BIAK – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), untuk menghentikan ekskalasi kekerasan bersenjata di Tanah Papua yang semakin meningkat.
“Dengan cara, Presiden RI segera memerintahkan dilakukannya pengurangan personel keamanan dari militer yang berada di Tanah Papua,”tegas Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Senin (13/01/2021).
Dari sisi lain, lanjut Warinussy, Pesiden sudah harus segera menunjuk satu orang juru runding, yang bertugas melakukan pertemuan secara permanen dan rutin dengan semua kelompok resisten di Tanah Papua.
“Supaya bisa berkomunikasi juga dengan pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), organisasi Papua Merdeka maupun United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta Komite Nasional Papau Barat (KNPB) dan West Papua National Authority (WPNA),”katanya.
Menurutnya, langkah awal dari juru runding yang ditunjuk Presiden ini akan dapat terlaksana, apabila ekskalasi kekerasan antar kelompok TPN PB dengan aparat keamanan TNI dan Polri dikurangi.
“Usulan agar pendekatan damai ini saya sampaikan kepada Presiden, karena situasi kekerasan bersenjata terus terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua, seperti Nduga dan Intan Jaya,”ujar Pembela HAM di Tanah Papua ini.
Dimana, penembakan yang terus terjadi akhir-akhir ini, seperti penembakan terhadap 1 (satu) orang anggota TNI dari YR 400/BR Prada Agus Kurniawan yang gugur Minggu (10/1) di Pos Tigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Tapi juga kasus penyerangan dan penembakan serta pembakaran, serta satu unit pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF) yang diduga perbuatan terakhir ini dilakukan oleh TPB PB.
“Ini sesuai pengakuan TPN PB melalui juri bicaranya, Sebby Sambom di sejumlah media. Saya melihat bahwa alasan TPN PB, kalau penyerangan mereka terhadap pesawat MAF karena diduga sebagai antek asing menurut saya sulit dipertanggung-jawabkan,”beber dia.
Apalagi, alasan bahwa pesawat-pesawat MAF sering memuat personel militer TNI dan Polri. Sehingga dirinya, mendesak Kapolda Papua dan Kapolres Nabire untuk menginvestigasi kasus ini dan memprosesnya secara hukum.
“Saya justru melihat bahwa sudah saatnya pimpinan TPN PB dan OPM maupun ULMWP dan KNPB serta WPNA diajak oleh pemerintah Indonesia untuk berdialog secara damai dan setara,”aku Yan Christian Warinussy.
Dia menambahkan, sebagai Pembela HAM tidak percaya bahwa pilihan jalan angkat senjata atau kekerasan akan mengakhiri konflik di Tanah Papua.
“Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan terakhir, konflik di Intan Jaya terus meningkat dan kehadiran begitu banyak personil militer disana tidak memberi rasa aman dan tentram bagi rakyat dan pemerintah di daerah tersebut,”sebut Warinussy.
Oleh karena itu, dirinya mendorong dan memberi saran kepada Presiden Jokowi, untuk segera melakukan demiliterisasi dan megendepankan jalan damai dengan menunjuk seorang juru runding yang dapat langsung berdialog dengan kelompok-kelompok resisten di Tanah Papua.
“Demi mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun di Bumi Cenderawasih tersebut,”tandasnya. [ONE/RW]
Bahas Persiapan TC Terpusat, KONI Papua Barat Gelar Pertemuan
MANOKWARI, Papuabaratonline.com - Menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua pada Oktober 2021. Komite Nasional Olahraga Nasional (KONI) Papua Barat...
