DPRD Minta Pemerintah Seriusi Persoalan Banjir di Sidey

FOTO : Norman Tambunan dan Roni Mansim, Dua Anggota DPRD Kabupaten Manokwari//ONE
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Menanggapi persoalan Banjir yang menyebabkan puluhan rumah warga di Kampung Warikon dan beberapa kampung sekitarnya di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari terendam dan terjadi pengungsian. Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari angkat bicara.
Diantaranya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan mengatakan, berapa waktu lalu pihak DPRD Manokwari melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah Kampung di Distrik Sidey. Kemudian bertemu warga yang terkena dampak dari luapa air Kali Warikon dan mereka (warga-red) meminta perhatian pemerintah. Pasalnya, di Kampung Warikon dan beberapa kampung disekitar Kali Matoa sering mengalami banjir.
“Masyarakat minta segera ada pembangunan talud untuk membendung banjir yang berulangkali terjadi di beberapa kampung di distrik sidey. Khususnya di daerah kali matoa,”kata Norman Tambunan, Wakil Ketua DPRD Manokwari yang ditemui papuabaratonline.com, Sabtu (11/01/2020).
Dikemukakannya, pada saat DPRD Manokwari melakukan Kunker dan bertemu korban bencana dan  data yang diterima bahwa jumlah warga yang terkena dampak bencana sekitar 50 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dan tinggal di dua tenda bencana yang disiapkan BPBD di sekitar lokasi yang tertimpa banjir.
“Jadi saya minta kepada pemerintah manokwari lewat bandan penanggulangan bencana untuk serius melihat persoalan ini, karena pada saat ini musim hujan. Jangan sampai terjadi banjir yang lebih besar dan banyak warga yang terkena dampak,”harap Tambunan.
FOTO : Salah satu foto warga pengungsian yang disebabkan Banjir di Kampung Warikon berapa waktu lalu//ONE
Lanjut Norman, memang penanganannya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka dirinya menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari agar berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Papua Barat untuk untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut.
 “Langsung dikerjakan saja. Itu kan tanggap bencana, jadi tidak perlu ada proses-proses lagi. Pemerintah bisa langsung mengambil langkah dengan menyuruh kontraktor yang siap kerja untuk mengerjakan agar masyarakat bisa tinggal tenang, tidak lagi mengungsi. Lebih cepat lebih baik,”tegasnya.
Kemudian menyangkut anggaran, kata dia, Pemkab dan Pemprov tinggal singkronkan dana, karena sudah barang tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Saya berharap dalam tahun ini bisa diselesaikan masalah ini. Tapi saya juga berharap bisa menjadi perhatian serius dari instansi terkait seperti balai wilayah sungai dan dinas pekerjaan umum,”imbuhnya.
Sementara Roni Mensim selaku Ketua Komisi C DPRD Manokwari juga berharap kepada Pemkab Manokwari maupun Pemprov agar melihat persoalan banjir dengan secara serius, karena sudah terjadi berulangkali.
“Terutama di jalan poros, masyarakat mengharapkan supaya pemerintah bisa membangun talud. Karena sudah sering terjadi, tapi terkesan tidak ada perhatian pemerintah,”kata Ketua Komisi C DPRD Manokwari, Roni Mansim.
Anggota DPRD Manokwari perwakilan Dapil IV ini mengungkap, masyarakat setempat pernah menyampaikan persoalan Banjir ini kepada Pemkab Manokwari, tetapi pemkab sampaikan bahwa itu rananya Pemprov.
“Jadi kasian kalau kita saling menolak, siapa lagi yang mau memperhatikan masyarakat yang mengalami dampak banjir itu,”terang Mansim.
Berikutnya Mansim mengaku kecewa terhadap pemerintah, karena warga yang mengungsi di tempat yang disediakan pemerintah belum mendapat fasilitas bencana yang memadai diantaranya seperti kelambu.
“Jadi kalau bisa pemerintah memperhatikan hal-hal semacam itu dan sekali lagi saya tegaskan, pemerintah manokwari dan pemprov segara mengambil kebijakan agar masyarakat tidak tinggal diluar seperti itu,”tandasnya. [ONE/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here