Polisi Didesak Kembalikan 7 Tapol Papua Dari Kaltim ke Papua

FOTO : Ilustrasi
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Koalisi Penegak Hukum dan Ham Papua desak 7 tahanan politik (Tapol) Papua yang dikirim ke Polda Kalimantan Timur (Kaltim) untuk segera di kembalikan ke Polda Papua.
Hal ini dikatakan Koordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay, S.H., MH melalui press release yang diterima papuabaratonline.com, Senin (11/11/2019).
Menurutnya, untuk menghentikan aksi anti rasisme di seluruh tanah Papua yang berlangsung selama bulan Agustus 2019, pihak keamanan secara sepihak menuduh ULMWP, KNPB dan AMP sebagai dalang berbagai aksi anti rasisme.
Tuduhan itu selanjutnya ditindaklanjuti dengan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap pemimpin aksi anti rasis di Papua pada tanggal 5 September 2019, ketua ULMWP dalam negeri pada tanggal 9 September 2019 dan menangkap pengurus KNPB pada tanggal 11 September 2019 dan 17 September 2019.
Penangkapan sewenang-wenang itu dibuktikan dengan fakta mayoritas surat penangkapan diberikan kepada Kuasa Hukum setelah mereka ditangkap, fakta tersebut menunjukan bukti dalam penangkapannya pihak kepolisian tidak mengedepankan Pasal 18 ayat (1) dan (3), UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Setelah pemimpin mahasiswa dan aktivis Poltik Papua ditangkap secara sewenang-wenang dari tanggal 5 September 2019 – 17 September 2019 selanjutnya Penyidik menetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana Pasal 106 KUHP atau Pasal Makar.
“Padahal pada faktanya sesuai keterangan mereka yang ditersangkakan, pada prinsipnya tidak ada tindakan yang mengarah pada tindakan makar sebagaimana dituduhkan seperti yang terlihat dalam keterangan tersangka Buktar Tabuni yang mengatakan bahwa sejak awal aksi anti rasisme digelar dirinya tidak pernah berkomunikasi apalagi bertatap muka dengan para pemimpin aksi anti rasisme,”kata Gobay.
Selain itu, saat penangkapan dirinya baru kembali dari kebun. Maka terang Gobay, berdasarakan keterangan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa pimpinan mahasiswa dan aktivis Politik Papua telah dikriminalisasikan menguhakan Pasal 106 KUHP atau Pasal makar.
“Atas dasar tuduhan pasal makar yang diberikan kepada ketujuh pimpinan mahasiswa dan aktivis politik papua maka secara otomatis pihak kepolisian telah melahirkan TAPOL Papua,”sebutnya.
Terlepas dari itu, setelah ke 7 orang Tapol Papua ditahan oleh penyidik Polda Papua pada prakteknya pihak kepolisian terus melakukan tindakan yang tidak prosedural melalui pemindahan ke 7 tapol papua dari rutan Polda Papua ke Rutan Polda Kalimantan Timur pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana surat direskrimum Polda Papua dengan Nomor : B/816/X/RES.1.24/2019/Direskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019.
“Tindakan tersebut jelas-jelas melanggara pasal 85, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Acara Pidana atau yang sering disingkat dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,”sebutnya.
Fakta tersebut telah diadukan ke ORI Perwakilan Papua atas dugaan tindakan mal atministrasi yang sampai saat ini telah dikirim dua kali surat klarifikasi kepada Kapolda Papua namun belum ditanggapi apapun.
Dengan melihat waktu penahanan 7 orang TAPOL Papua yang sudah melewati 60 hari masa penahanan penyidik dan selanjutnya ditambah masa penahanannya 30 hari kali 2 berdasarkan kebijakan KUHP yang mengatur tentang pasal-pasal yang sangksinya diatas 9 tahun.
Maka dapat diperpanjang selama 2 kali 30 hari tentunya menunjukan waktu yang sangat lama dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan kepolisian.
Fakta itu tentunya menguatkan fakta Kriminalisasi Pasal Makar terhadap 7 Orang Tapol Papua sebab hingga saat ini petugas penyidik sulit mendapatkan alat bukti untuk memproses tuduhan Pasal makar terhadap 7 orang Tapol Papua.
Dengan mendasarkan pada fakta penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi pasal makar dan tindakan mal atministrasi dalam penerbitan surat direskrimum Polda Papua Nomor : B/816/X/RES.1.24/2019/Direskrimum, tertanggal 4 Oktober 2019 anehnya Gubernur Propinsi Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP mengabaikan nasib Tapol Papua.
“Pengabaian dimaksud terlihat melalui fakta tidak dijawabnya surat audensi yang dikirimkan Koalisi Hukum dan HAM Papua dan Keluarga 7 Orang Tapol Papua. Fakta tersebut seakan mempertanyakan sikap Gubernur Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP dalam melindungi Orang Asli Papua,”beber Gobay.
Disamping itu, keluarga 7 Orang Tapol Papua meminta kepada pihak yang berwenang untuk segerah kembalikan 7 Orang Tapol Papua dari Kalimantan Timur ke Papua.
“Jika petugas kepolisian merasa ragu dengan keamanan Jayapura maka pihak keluarga menawarkan agar proses penahanan dan pemeriksaan 7 orang Tapol Papua bisa dilakukan di PN Biak atau PN Sorong atau PN Merauke atau PN Nabire atau dimana saja asalkan tetap dalam wilayah Papua,”imbuhnya.
Hal ini disampaikan dengan maksud agar pihak keluarga 7 Orang Tapol Papua dapat mengunjungi para Tapol Papua, pada prinsipnya permintaan keluarga ini bagian dari hak tersangka untuk mendapat kunjungan dari keluarga sebagaimana dijamin pada Pasal 60, UU Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP.
Untuk itu, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dan Keluarga 7 Orang Tapol Papua menegaskan bahwa ketujuh tapol Papua adalah korban penangkapan sewenang-wenang, ketujuh tapol Papua adalah korban Kriminalisasi Pasal Makar, dan ketujuh tapol Papua adalah korban tindakan mal atministrasi penyidik Polda Papua.
Kemudian Gubernur Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP segera mengabil tindakan untuk menyelamatkan 7 Orang Tapol Papua sesuai dengan tujuan penyelamatan Orang Asli Papua.
Kapolri, kapolda Papua, penyidik Polda Papua segera mengembalikan ketujuh tapol Papua dari rutan Polda Kaltim ke rutan Polda Papua dan segera dimajukan kemuka Pengadilan Negeri dalam wilayah Papua.
Apabila pihak Kepolisian tidak bisa mendapatkan alat bukti untuk memproses tuduhan Pasal Makar kepada ketujuh tapol Papua, maka segera bebaskan ketujuh tapol Papua demi hukum.  [ONE/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here