Wow, Posisi Ketua MRPB di Pansel Calon DPR Otsus Dinilai Cacat Hukum

FOTO : Yan Christian Warinussy//ONE
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Masuknya Ketua Mejalis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren sebagai Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota DPR Jalur Pengangkatan atau Fraksi Otsus priode 2019-2024 dinilai cacat hukum.
Demikian hal ini dikatakan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kepada wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, posisi Ketua MRP sebagai ketua Pansel mempengaruhi bisa cacatanya surat keputusan (SK) Gubernur Papua Barat
Pasalnya, di dalam isi pasal 19 sampai dengan pasal 25 dari Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua Barat tidak ada ketentuan atau kalimat yang mengatur dan atau memberi kewenangan kepada MRP termasuk MRP PB untuk memilih atau melakukan seleksi terhadap calon anggota DPR Papua atau Papua Barat dari jalur pengangkatan tersebut.
Hal tersebut lanjut dia, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) UU RI Noomo 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provins Papua sebagaimana dirubah dgn UU RI Nomor 35 tahun 2008.
Dikatakannya, di dalam pasal 20 ayat (1) hiruf c, disebutkan bahwa masyarakat adat 1  orang yang ditunjuk oleh MRPB dilakukan melalui rapat MRPB.
Itu artinya menurut penafsiran hukum yang benar bahwa MRPB dapat menerima nama-nama calon pansel dari DAP atau kelembagaan adat lain dan melakukan rapat untuk memilih calon anggota pansel sebagai dimaksud dlm pasal 20 dari Perdasus Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan.
“Jadi bukan MRPB memilih Ketua MRPB-nya sendiri. Apalagi di dalam MRPB sendiri ada Kelompok Kerja (Pokja) Adat. Pertanyaan saya, apakah Pokja Adat terlibat dalam proses rapat guna memilih dan menetapkan calon anggota pansel anggota DPR PB jalur pengangkatan ini?,”tegasnya.
Sebagai lembaga kajian, dirinya meminta kepada Gubernur, Sekda, dan Kepala Kesbang Pol untuk segera meninjau kembali kembali SK Gubernur Papua Barat demi menghindari langkah hukum dari pihak lain di kemudian hari. [ONE/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here