Jangan Manfaatkan Konflik Papua Untuk Kepentingan Pemekaran 

FOTO : Johan Warijo, Ketua DAP Wilayah III Doberay//ONE
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Dewan Adat Papua (DAP) di menolak pemekaran sejumlah provinsi di Tanah Papua yang dirancang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hal ini dikatakan Ketua DAP Wilayah III Doberay, Johan Warijo kepada papuabaratonline.com, di Manokwari, kemarin.
Menurutnya, rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua oleh Pemerintah Pusat (Pempus) diantaranya Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah ini seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari supaya dapat di bicarakan secara baik sesuai mekanismenya.
“Harus ada kajian-kajian yang relevan dengan pembentukan provinsi-provinsi diatas tanah Papua. Tapi pada prinsipnya kita sudah tidak setuju dengan gaya dan cara-cara yang dimainkan sekarang bahwa harus ada kerusuhan atau pasca insiden dan atau ada terjadi sesuatu baru ditanggapi ekstrim oleh pemerintah pusat,”kata Warijo.
Kemudian lanjut dia, dilahirkan atau pembentukan provinsi baru di Tanah Papua oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemekaran yang direncanakan itu untuk apa dan untuk siapa?
“Kita punya akar permasalahan kan ada, jadi seharusnya pemerintah duduk berdialog dengan masyarakat. Baru ditindaklanjuti apa yang menjadi bagian terpenting dalam proses hidup orang asli papua di dalam Indonesia,”tegasnya.
Maka sebaiknya pemerintah berdialog terlebih dahulu dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi sepanjang Papua berada dalam NKRI. “Ini belum ada dialog atau penyelesaian yang tuntas. Kita sudah masuk dengan pemekaran,”kata dia.
Dirinya berharap kepada anak-anak adat Papua di tanah Papua, terlepas dari jabatan pemerintah baik bupati, walikota, dan gubernur sebagai anak adat harus duduk bersama untuk membicarakan hal ini.
“Jangan memanfaatkan situasi konflik di papua untuk menjembatani pemikiran yang sesungguhnya tidak ada dari dulu, tapi itu pikiran orang pusat atau pikiran orang-orang yang sebenarnya datang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan pemekaran,”terangnya.
“Semua selesai, baru kita bisa menata papua ini kedepan. Jangan masalah belum terselesaikan, sudah ada pikiran-pikiran baru yang memanfaatkan situasi konflik ini. Mari kita sama-sama selesaikan masalah di Nduga,”harapnya.
Untuk itu menurutnya, tidak perlu ada pemekaran provinsi lagi di tanah Papua, karena belum tentu dengan kehadiran sejumlah provinsi tersebut akan mensejahterakan rakyat. Melainkan pemekaran itu hanya memberikan peluang kepada orang lain untuk menguasai tanah Papua dari semua sektor.
“Satu provinsi saja, saya yakin kita pasti sejahtera. Tapi kalau bikin provinsi ini banyak, terus siapa yang kerja? Sekarang kita bilang orang papua yang kerja, tidak bisa. Ini sistem dan ada panduan khusus terkait dengan pelaksanaan pemerintah serta ada regulasi yang mengatur,”jelasnya.
Oleh karena itu, harus disiapkan terlebih dahulu sumber daya manusia (SDM) atau ada klasifikasi bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua maupun Papua Barat menggunakan Otsus untuk menata dan mengelola pemerintah di tanah Papua.
“Itu pun tidak, masih ada undang-undang lain. Otsus hancur, jadi bagaimana kita mau menata ini. Apalagi kita mau bikin pemerintahan, pasti pemerintahannya hanya di kulit saja dalam artian bupati dan gubernur, tapi selebihnya dimainkan oleh orang lain,”katanya.
Maka Johan Warijo menegaskan, pada prinsipnya DAP tidak menyetujui adanya pemekaran di tanah Papua, karena itu bukan solusi penyelesaian persoalan yang terjadi hingga terakhir beberapa bulan lalu.
“Pemekaran itu bukan solusi bagi orang papua. Tapi solusinya itu, pemerintah pusat bersedia menerima orang Papua dalam hal ini kelompok ekstrim yang ada di papua yang menuntut kemerdekaan papua untuk duduk bicara. Sekali pun pahit, tapi harus diterima sehingga bisa menyelesaikan konflik di atas tanah Papua,”pungkasnya.
Dia berharap kepada seluruh tokoh-tokoh adat di tanah Papua khusus di wilayah III Doberay untuk tidak memberikan dukungan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan fungi dewan adat.
“Dewan adat itu bertugas menjaga tanah, manusia, melindungi hak-hak atau warisan leluhur kita. Bukan kita memberikan dukungan sebarang-sebarang, yang menciptakan perlawanan antara orang papua,”tandasnya. [ONE/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here