254 Putra Asli di Papua Barat Lulus Seleksi TNI AD Tahun 2019

FOTO : ISTIMEWA
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Sebanyak 254 atau 80 persen pemuda asli Papua atau 80 persen dinyatakan lulus seleksi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia  Angkatan Darat (TNI AD) tahun 2019, di Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII Kasuari Papua Barat.
Setelah melalui berbagai seleksi dan penilaian ketat, dari 480 orang pemuda dari wilayah Provinsi Papua Barat yang mengikuti sidang Pantukhir, akhirnya 254 diantaranya dinyatakan lulus, dengan alokasi 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP atau warga pendatang dari luar Papua.
Hal ini terjadi saat pelaksanaan Sidang Panitia Penentuan Terakhir (Pantukhir) pemilihan Calon Bintara (Caba) Prajurit Karir (PK) TNI AD Tahun 2019, yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, di Aula Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, Kamis (03/10/2019).
Pangdam XVIII Kasuari Papua Barat, Mayjen Joppye Onesimue Wayangkau mengatakan, Sidang Pantukhir merupakan proses memilih calon Bintara TNI AD yang telah memenuhi syarat, berdasarkan hasil seleksi dan pemeriksaan yang meliputi aspek administrasi, jasmani, kesehatan, psikologi, dan mental ideologi, serta kesehatan jiwa.
Diharapkan sidang tersebut dapat menjaring putra asli daerah Papua untuk menjadi prajurit, tanpa mengabaikan persyaratan standar yang telah ditentukan, sebagai rangkaian akhir dari sebuah proses penerimaan, sehingga diperlukan kecermatan dalam pelaksanaannya.
“Kita akan melihat sebanyak-banyaknya tingkat kecakapan, penampilan, kepandaian ilmu pengetahuan, kepribadian, tanggap, tangguh, dan trengginasnya dari seorang calon prajurit, sebagai kriteria pilihan utama dari panitia dalam merekrut prajurit TNI AD yang berkualitas,”ujarnya.
Menurutnya, dari waktu ke waktu seleksi akan semakin diperketat, terutama dalam membedakan Orang Asli Papua (OAP) dan warga pendatang.
“Kita harus memedomani UU OAP. Saya tidak akan menerima pendatang karena data-datanya bisa ditipu. Bisa pendatang, kecuali salah satu ijazahnya harus dikeluarkan di Papua,” kata Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.
Tentu yang dimaksud Pangdam XVIII/Kasuari tersebut adalah bahwa dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, bab X pasal 38 ayat 2 menyatakan, Orang Asli Papua (OAP) berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua, berdasarkan pendidikan dan keahliannya. [**/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here