Norman Tambunan Tak Pernah Kejar Jabatan!!

FOTO : ISTIMEWA
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Norman Tambunan, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Golkar menerima surat keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar terkait penetapan calon Pimpinan DPRD Manokwari dengan nomor R-1149/GOLKAR/IX/2019.
Namun menurutnya, menyikapi polimik penetapan unsur pimpinan Golkar di DPRD yang menyebabkan Sekretariat Golkar Provinsi maupun Kabupaten dipalang hingga kini, maka belum ada pleno penetapan unsur pimpinan.
Padahal SK DPP Golkar yang diterima pada tanggal 24 september 2019 telah memutuskannya (Norman Tambunan) sebagai pimpinan, karena sesuai penilaian khusus dan hasil pleno DPP partai Golkar
“Saya tidak pernah kejar jabatan. Jabatan itu Tuhan punya dan saya lebih kejar kepada pengabdian,”kata Anggota DPRD Manokwari, Norman Tambunan kepada papuabaratonline.com, di Manokwari, Minggu (29/09/2019).
Lanjut dia, mengenai kericuhan-kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, menurutnya sebenarnya hal ini bisa di bicarakan secara baik-baik.
“Kita kader golkar itu keluarga bukan orang lain. Maka alangkah baiknya kalo kitong semua duduk bicara toh..! biar semua sama-sama enak,”harapnya.
Namun Dia menyarankan apabila ada yang ingin merubah SK tersebut silahkan langsung ke DPP Golkar.
“Saya tidak mengejar itu, saya diperintah sesuai aturan yang berlaku dalam partai. Kita sebagai kader harus taat kepada aturan. Jadi menurut saya kita ikuti saja aturan yang ada,”sebut Norman.
Tetapi apabila berbicara tentang keberpihakan, dia mempersilahkan para pihak yang tidak menginginkannya duduk sebagai unsur pimpinan di DPRD Manokwari silahkan koordinasi lansung ke DPP Golkar.
“2113 total suara saya di dapil 1 yang memilih saya itu 80 persen orang asli Papua. Apakah saya bukan keterwakilan dari mereka?,
Dirinya sangat menyanyangkan hal ini, karena akibat persoalan tersebut membuat banyak agenda-agenda rakyat yang nantinya terhambat, padahal harus dikerjakan.
“Masih banyak agenda-agenda rakyat yang lebih penting daripada memetingkan hal ini. Saya harap penetapannya lebih dipercepat, karena kalau diperlambat akan memperhambat kerjanya pemerintah. Kita DPR kan bermitra,”ujarnya.
Dia menambahkan, SK DPP Golkar tersebut sudah disampaikan kepada Sekwan DPR dan informasi terakhir sudah ada di meja Bupati untuk di kirim ke provinsi untuk SK Gubernur Sambungnya, untuk itu saat tinggal menunggu kelanjutannya seperti apa.
“Padahal kami empat anggota yakni norman tambunan, salasa mansim, suryati, dan siswanto dari partai golkar sudah sepakat bahwa siapa pun yang nantinya ditunjuk akan saling mendukung,”tambahnya.
Sekali lagi, Norman menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan lobi-lobi politik ke DPP Golkar terkait unsur pimpinan atau menjadi wakil ketua.
“Masuk kantor golkar pusat pun saya tidak. Saya mempercayakan itu semua kepada putusan partai, karena dari awal saya sudah sampai bahwa saya norman tambunan tidak gila jabatan,”tegasnya.
Berikutnya, Tambunan mengatakan bahwa persoalan keberpihakan khusus politik untuk orang asli Papua (OAP) sebenarnya harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat terkait Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
Pasalnya, terjadi hal-hal seperti ini yang terus memicu konflik di daerah, maka pemerintah pusat tolong memperhatikan persoalan tersebut.
“Jadi selama perdasus terkait itu belum ada, ya kita masih taat kepada aturan yang ada. Yang intinya, nanti saya mau tanggungjawab apa kepada saya punya rakyat. Sedangkan rakyat ini menginginkan saya masuk unsur pimpinan,”tandasnya. [ONE/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here