Wow, Filep Wamafma Akan Polisikan Enam Anggota MRP-PB

FOTO : Filep Wamafma//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Filep Wamafma siap mempolisikan enam anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat yang melakukan gugatan terhadapnya.
Pasalnya, pernyataan 6 orang anggota MRPB tersebut bukan lagi meminta pertanggungjawaban kepada panitia seleksi (Pansel), namun telah menyerang pribadinya.
“Ini merupakan sesuatu yang keliru, karena apa yang kami lakukan adalah berdasarkan apa yang di minta oleh pengadilan sebagai saksi,”kata Filep Wamafma, Jumat (20/9/2019).
Menurutnya secara pribadi, dirinya heran kenapa 6 anggota MRPB tersebut menyudutkannya dan dikaitkan dengan proses seleksi awal. Padahal, setiap keputusan yang diambil oleh pansel adalah kolektif atau keputusan bersama-sama.
Sehingga kata dia, 6 orang anggota MRPB yang gencar mempublikasi di media lokal dan nasional merupakan upaya untuk pembunuhan karakter. Oleh sebab itu, diapun akan melakukan langkah-langkah hukum.
“Objek yang di persoalkan secara pribadi. Padahal saya tidak tau dokumen apa yang dipersoalkan sehingga pernyataan 6 Orang Anggota MRPB menurut saya adalah merupakan penyerangan terhadap pribadi,”katanya lagi.
Meski demikian, melalui pemberitaan media terhadap tuduhuan-tudahan yang tidak mendasar, dia hendak menjelaskan ke publik bahwa pasca keputusan Pansel dan penyerahan SK kepada gubernur di akhir tahun 2017 lalu, maka dengan sendirinya tugas dan tanggungjawab Pansel telah berakhir.
Lanjut Wamafma, Meski demikian adanya upaya hukum dari 6 orang calon anggota MRPB yang mengajukan gugutan ke PTUN Jayapura terhadap Keputusan Gubernur dan Keputusan Mendagri, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menyampaikan surat panggilan kepada pansel dalam rangka memberikan keterangan di Pengadilan TUN Jayapura. Sehingga, Pansel memberikan keterangan secara tertulis berkaitan dengan permintaan penjelasan kaitan pokok permohonan.
“Keterangan Pansel di PTUN adalah berdasarkan permintaan Hakim Pengadilan PTUN oleh sebab itu pansel sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh Pansel. Oleh sebab itu sangat keliru jika keterangan yang benar disampaikan oleh Pansel di Pengadilan tidak dikehendaki oleh 6 Orang Anggota MRPB,”tuturnya.
Keterkaitan dengan surat yang diserahkan ke PTUN, kata Filep, adalah surat atas nama Pansel bukan surat pribadinya. Karena sebelum surat tersebut dikeluarkan untuk penyampaian keterangan di PTUN, terlebih dahulu tim telah berkoordinasi satu dengan yang lain.
“Bahwa mengingat Ketua Tim seleksi Bapak Obet Ayok sedang melakukan perjalan keluarga ke Yogjakarta saat itu, maka saya di minta untuk menandatangani surat dalam rangka memberikan keterangan di Pengadilan PTUN,”ujarnya menjelaskan.
Lebih lanjut Filep mengatakan, apabila 6 orang Anggota MRPB merasa keberatan terhadap keterangan Timsel, seharusnya disampaikan dalam Pengadilan sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam pembuatan keputusan, karena Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran Materi dari pada semua alat bukti yang disertakan.
“Sehingga apa yang di sampaikan oleh 6 Orang Anggota MRPB, bahwa surat Pansel yang membuat mereka kalah dipengadilan, menurut saya 6 orang anggota MRPB tersebut sangat sederhana wawasan hukum sehingga keliru dalam menggiring opini baru,”tegasnya.
Sudah ada ruang hukum yang diberikan bagi para pihak, harusnya saat itu dimanfaatkan dengan baik bukan sebliknya menyudutkan person yang dengan sendirinya menciptakan asumsi publik bahwa seolah-olah persoalan tersebut (kegagalan mereka) di PTUN Jayapura adalah akibat dari saya (Filep Wamafma).
“Kaitan dengan hal tersbut, maka saya juga akan melakukan langkah-langkah hukum kepada 6 orang tesebut akibat perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan tindak pidana Korupsi,” tukas Filep.
Dia juga menilai, dengan penggiringan opini publik maka dia menilai 6 orang anggota MRPB sudah over kewenangan dengan penyerang pribadinya.
“Mereka sudah menyerang harkat dan martabat pribadi, maka upaya hukum akan kami lakukan,” tukasnya.
Berkaitan munculnya polemic baru ditengah penantian pelantikan 6 Anggota MRPB (Leonard Yarolo cs) sekalu pemenang gugatan bersadarkan putusan MA, Yuliyanto MH Kuasa Hukum Leonard Yarolo cs mengatakan bahwa apapun kondisinya, putusan MA harus dilaksanakan oleh Mendagri dan Pemerintah Papua Barat karena telah berkekuatan hukum tetap.
Bagi dia, enam anggota MRPB aktif sepatutnya tidak melakukan gugatan terhadap Filep Wamafma. Karena kesempatan melakukan intervensi atas gugatan enam kliennya telah diberikan sesuai undang-undang dalam tahapan dan proses gugatan berlangsung atas izin Hakim.
“Mereka (enam anggota MRPB aktif) sudah dikasih kesempatan intervensi dalam gugatan awal. Saat itu mereka juga hadir kok,”tuturnya belum lama ini.
Dia juga menjelaskan berdasakan UU PTUN sangat jelas dalam Pasal 83 ayat 1 dan 3 bahwa, pihak ketiga dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan (ayat 1).
Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu (ayat 3). [HK/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here