Soal Tindakan Fasisme dan Rasisme, FPR Indonesia Soroti Presiden Jokowi

FOTO : demo Front Perjuangan Rakyat Untuk Soal Rasisme//ISTIMEWA
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Front Perjuangan Rakyat (FPR) menilai dugaan tindakan fasis dan rasis Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua telah berulang kali terjadi dan hal itu menambah penderitaan panjang bagi rakyat Papua.
Demikian hal ini disampaikan Koordinator Umum FPR, Rudi HB. Daman melalui pernyataan sikap yang diterima papuabaratonline.com, Selasa (20/08/2019).
Selama pemerintah Joko Widodo, menurutnya, tercatat peristiwa tindasan fasis dan rasis atas rakyat Papua seperti yang telah terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Jogjakarta (2016), Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya (2018), kekerasan militer fasis yang berlangsung di Paniai (2014), Mimika (2014), dan saat ini juga sedang berlangsung di Nduga.
Jilid terbaru tindasan fasis dan rasis dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI, bersama organisasi paramiliter di bawah Pemerintah Joko Widodo terhadap rakyat Papua dengan melakukan penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 dan 17 Agustus 2019.
Rangkaian peristiwa ini merupakan ekspresi sejati negara RI di bawah pemerintahan Jokowi, yang telah membiarkan politik fasis dan rasis terus berlangsung menindas rakyat Papua.
Peristiwa pengepungan, teror, intimidasi, tindak kekerasan dan penangkapan paksa yang dilakukan oleh aparat keamanan beserta Ormas-ormas binaan mereka terhadap mahasiswa Papua, jelas merupakan pelanggaran HAM dan perampasan hak-hak demokrasi rakyat.
Tidak cukup dengan penangkapan dan teror, mereka juga melakukan tindasan rasis dengan ujaran kebencian melalui kata-kata yang merendahkan dan melecehkan rakyat Papua.
Sehari sebelumnya, mahasiswa Papua di Malang juga dibungkam dengan kekerasan ketika menyampaikan pendapatnya atas “New York Agreement 1962” yang melanggar hak-hak rakyat Papua.
Aksi rakyat Papua tersebut juga mendapatkan ancaman dari Wakil Walikota Kota Malang yang mengancam akan memulangkan mahasiswa ke Papua karena dituduh sebagai sumber kerusuhan.
Dan kali ini, tindasan fasis dan rasis aparatur sipil dan militer di bawah Pemerintah Joko Widodo ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Papua yang melakukan demontrasi besar-besaran di Manokwari, Sorong, Wamena, dan berbagai kota lainnya di tanah Papua dan di luar Papua yang diikuti dengan serangan balasan terhadap kantor pemerintah, kepolisian dan pembakaran kantor DPR-D Papua Barat.
Kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan paksa, merupakan ekspresi fasisme dan sikap rasis selama ini dari negara yang sesungguhnya dan sangat menindas dan merendahkan rakyat Papua.
Rakyat Papua telah mengalami penderitaan panjang terutama sejak Orde Baru di bawah kediktaturan fasis Soeharto demi melayani kepentingan imperialis, khususnya Amerika Serikat (AS), yang dirampok kekayaan alam selama puluhan tahun.
Mereka dirampas tanah adat dan sumber kekayaan alamnya, diusir dari tanah leluhurnya, dibunuh, dipenjara, dan diberi stigma buruk sebagai masyarakat miskin dan terbelakang.
Tindasan fasis dan rasis negara ini merupakan ekspresi nyata dari aparat negara di bawah Pemerintah Joko Widodo yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Rakyat Indonesia juga mengalami tindasan fasis yang sama, semakin meningkat seiring dengan dikte kebijakan neo-liberal yang melayani arus penanaman modal asing dan utang luar negeri bagi pembangunan infrastruktur yang kesemuanya merampok sumber kekayaan alam dan memberangus hak-hak demokrasi rakyat Indonesia.
Penghidupan ekonomi rakyat Indonesia semakin memburuk, perampasan tanah meluas di mana-mana yang semakin menguatkan monopoli tanah, perampasan upah, dan hak-hak demokratis terus ditindas menjadi kenyataan hidup sehari-hari.
Dengan mendasarkan pada kenyataan tersebut, kami organisasi-organisasi massa yang tergabung dalam FPR Indonesia, mengutuk dan mengecam keras tindasan fasis dan rasis yang dilakukan oleh aparat negara di bawah pemerintah Joko Widodo.
Oleh sebab itu, FPR menyatakan sikap dengan tegas yakni pertama, hentikan sekarang juga segala bentuk tindasan fasis dan rasis terhadap rakyat Papua yang dilakukan aparat sipil dan militer beserta Ormas-ormas para-militer.
FOTO : Ini pernyataan sikap Front Perjuangan Rakyat Indonesia
Kedua, usut tuntas, tindak tegas dan berikan hukuman setimpal para pelaku fasis dan rasis bagi tegaknya keadilan rakyat Papua.
Ketiga, hentikan operasi militer di Ndunga dan segala bentuk perampasan tanah dan sumber kekayaan alam di tanah Papua.
Keempat, berikan dan jamin kebebasan berkumpul dan berpendapat sebagai hak demokratis universal rakyat Papua, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Kemudian FPR menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menggalang solidaritas nasional dan Internasional bagi keadilan rakyat Papua, perkuat persatuan rakyat Indonesia dan lawan segala bentuk tindasan fasis dan rasis dan pecah-belah rasial yang dilakukan oleh barisan aparatur sipil dan militer di bawah pemerintah Joko Widodo.
Perlu diketahui, pernyataan sikap ini dikeluarkan oleh gabungan organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Indonesia yaitu Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Jaringan Aksi untuk Perubahan Indonesia (JAPI), Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES). [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here