PP GMKI Angkat Bicara Soal Tindakan Represif Terhadap Mahasiswa Papua

FOTO : Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI)//ISTIMEWA)
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Menanggapi dugaan tindakan represif dan rasisme terhadap mahasiswa Papua, di Asrama Papua di Surabaya dan Malang, Provinsi JawaTimur (Jatim). Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mengutuk keras oknum dan kelompok ormas yang melakukan hal tersebut.
Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Kornelas Galanjinjinay menyatakan sikap bahwa, pertama, Indonesia merupakan rumah bersama bagi seluruh anak bangsa, oleh karena itu Negara melalui seluruh infrastruktur dan suprastrukturnya  berkewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dimana pun berada.
Dengan ini PP GMKI mengutuk keras tindakan represif oknum maupun kelompok yang telah melakukan  persekusi terhadap saudara-saudari Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.
Kedua, GMKI mendesak Kapolri untuk menangkap oknum Aparat, masyarakat maupun ormas yang telah melakukan provokasi yang berakibat dengan terjadinya kekerasan Psikis maupun Verbal terhadap Mahasiswa Surabaya dan Malang.
Ketiga, menyayangkan bahwa Jawa Timur yang dikenal sebagai propinsi toleran yang telah melahirkan tokoh besar seperi Gusdur (bapak pluralisme, bapak demokrasi Papua) dapat terjadi tindakan rasisme terhadap saudara/i kami mahasiswa Papua yang juga adalah anak kandung bangs ini.
Keempat, meminta para elit partai politik yang mendeklaratorkan diri Pancasilais, tidak hanya menyibukkan diri dengan pembahasan bagi-bagi kursi kabinet Jokowi, namun juga  ikut bersuara dan terjun langsung terhadap peyelesaian persoalan  kemanusian yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Kelima, mendesak Presiden, Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya untuk mengambil langkah dialog dan komunikasi dalam melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang dialami mahasiswa Papua, sehingga persoalan ini tidak ditunggangi oleh kelompok tertentu yang tidak menginginkan anak bangsa bersatu menuju Indonesia maju.
Keenam, mendesak Kementrian Hukum dan HAM bersama bersama Komnas HAM untuk segera membentuk tim investigasi guna melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap oknum maupun kelompok ormas yang telah melakukan kekerasan fisik maupun verbal.
Ketujuh, mendesak Kementrian Dalam Negeri untuk membubarkan ormas-ormas radikal anti Pancasila yang selalu bertindak refresif serta berlaku sewenang-wenang dan menyebabkan runtuhnya norma dan etika berbangsa dan bernegara.
Kedelapan, menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Papua untuk tidak terprovokasi akan isu-isu yang berkembang, dan dapat menahan diri dalam memberi sikap demi menjaga ketentraman dan kedamaian bersama di Negara Kesaatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.
“Kami juga mengintruksikan kepada seluruh cabang GMKI se-tanah air untuk merangkul dan melakukan dialog bersama mahasiswa Papua diseluruh kampus, guna mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan rasa persaudaraan atar anak Bangsa,”ujarnya.
Ditambahkannya, PP GMKI menyampaikan bahwa sebagai sebuah Negara hukum dan demokratis, harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
FOTO : Pernyataan sikap PP GMKI
Seperti diketahui, dugaan tindakan represif terhadap mahasiswa Papua pada tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 15.20 WIB itu terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, yang terletak di Jalan Kalasan No. 10. Dimana Asrama tersebut didatangi anggota TNI, Satpol PP, Polisi dan sejumlah Ormas.
Kedatangan mereka berkaitan dengan dugaan adanya pengrusakan tiang bendera dan pembuangan bendera merah putih ke selokan.
Namun, berdasarkan keterangan dari salah satu mahasiswa di Asrama, pada saat kejadian tanggal 16 Agustus 2019, oknum anggota TNI sempat menggedor pintu gerbang Asrama sambil mengucapkan kata-kata kasar yang ditujukan terhadap Mahasiswa Papua didalam Asrama.
Beberapa saat kemudian datang puluhan anggota Ormas lalu melempari Asrama dengan batu. Massa juga menyanyikan yel-yel usir Mahasiswa Papua.
Sampai dengan pukul 23.40 WIB, massa, Polisi, TNI dan Satpol PP terus bertahan didepan Asrama. Selain membawa senjata laras panjang, aparat kepolisian juga membawa anjing pelacak.
Hal ini membuat Mahasiswa yang berrada didalam Asrama tidak bisa beraktifitas keluar asrama, hanya untuk sekedar membeli makanan. Sekira pukul 02.00 WIT dini hari (17 Agustus 2019) terdapat 2 orang mahasiswa yang mengantarkan makanan ke Asrama Papua ditangkap oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolrestabes Surabaya.
Tanggal 17 Agustus 2019, sekira pukul 14.40 WIB, aparat kepolisian menangkap semua orang yang ada didalam Asrama Mahasiswa Papua. Sebelum aparat kepolisian masuk kedalam Asrama, terlebih dahulu aparat kepolisian menembakkan gas air mata kedalam Asrama.
Dengan beberapa perlengkapan termasuk senjata laras panjang, aparat kepolisian memasuki Asrama Mahasiswa Papua dan menangkap semua Mahasiswa yang sedang berada didalam Asrama. Kemudian dimasukkan kedalam mobil Polisi. Selanjutnya pukul 15.30 WIT, mahasiswa Papua sebanyak 43 orang dibawa ke Mapolrestabes Surabaya. Di Mapolrestabes Surabaya, mahasiswa Papua diperiksa lalu dikembalikan pukul 23.30 WIB ke Asrama Papua. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here