Kutuk Tindakan Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya, Rakyat Lumpuhkan Manokwari

FOTO : Massa Aksi saat duduki ruas Jalan Merdeka, Kota Manokwari//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Masyarakat dan mahasiswa serta pemuda Papua dan Keluarga Besar Indonesia Timur di Manokwari yang tergabung dalam Solidaritas Papua Bergerak (SPB) melakukan aksi damai mengutuk  keras para terduga pelaku tindak pidana dan tindakan rasisme terhadap Mahasiswa Papua, di kota studi Surabaya dan Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Pantauan media ini, aksi damai yang dilakukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat ini belangsung sepanjang hari atau Senin (19/08/2019) pukul 07.30 WIT pagi sampai dengan pukul 17.00 WIT sore.
Dalam aksi itu massa melakukan pemalangan di sepanjang ruas jalan Yos Sudarso,  jalan Merdeka, jalan Siliwangi, jalan Taman Mahkam Pahlawan, sekitar jalan wosi, jalan Drs Esau Sesa hingga Sowi dan Arfai.
Pengunjuk rasa yang dari dari berbagai titik diantaranya Kampung Unipa, Sanggeng, dan Kompleks Borarsi serta Borobudur melakukan longmarch menuju titik kumpul yaitu di lampu merah makalo untuk melakukan longmars menuju  Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat.
Namun terlihat massa mendapat penghadangan dari aparat keamanan, sehingga massa pun melakukan anarkis yang menyebabkan sejumlah fasilitas umum, ruko dan beberapa kendaraam pun dibakar. Sehingga aktivitas dalam Kota Manokwari pun terjadi lumpuh total dan kondisi pun mencekam.
Kemudian sebagian massa mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majalis Rakyat Papua (MRP)  Papua Barat dan membakar kedua gedung tersebut.
FOTO : Kondisi Kantor DPR Papua Barat//RED
Tak lama kemudian, sejumlah pejabat di wilayah Prvinsi Papua Barat yakni Pangdam XVIII Cendrawasih Mayjend TNI Joppy Onesimus Wayangkau, Wagub Mohamad Lakotani, Kepala Dinas Sosial Lazarus Indouw, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak untuk melakukan negosiasi, namun mass tak terima upaya negosiasi tersebut hujan batu pun mulai turun.
Sehingga menyebabkan beberapa pejabat mengalami luka lempar di bagian kepala yang dilakukan oleh kelompok aksi solidaritas tersebut. Anarkis tersebut terjadi setelah adanya ‘Drone’ yang dinaikan untuk memantau jalannya aksi.
Pilatus Lagowan, Presiden Mahasiswa Unipa dalam pembacaan pernyataan sikap yang disaksikan langsung oleh Wagub Papua Barat, mengutuk keras sikap rasisme dan tindakan represif serta persekusi oleh ormas dan aparat TNI dan Polri di Surabaya yang menyerang dan merusak fasilitas asrama dengan lemparan  batu serta menembak gas air mata sebanyak 20 kali.
“Proses persekusi tersebut berlangsung selama dua hari sejak tanggal 16 agustus 2019 pukul 15.37 WIB hinga 17 agustus 2019 pukul 16.50 WIB, kawan-kawan mahasiswa papua di tangkap di asrama papua Surabaya setelah itu di amankan di polresta Surabaya,”kata Ketua Umum Aksi Solidaritas tersebut, Pilatus Lagowan.
Menurutnya, tindakan represif dan rasisme bermula karena adanya tuduhan terhadap mahasiswa yang berada di asrama Papua, bahwa mereka sengaja melapas bendera merah putih, namun tuduhan tersebut di tepis oleh mahasiswa yang tinggal asrama bahwa bukan mereka yang melakukannya.
Hingga sekarang informasi yang di dapatkan sebanyak 43 mahasiswa Papua di Surabaya masih di tahan dan 4 di antaranya mengalami kekerasan fisik saat diangkut kedalam truk Dalmas dan disiksa sepanjang perjalanan menuju Polresta Surabaya dan hingga sekarag masih di tahan.
“Kemudian peryataan wakil walikota malang bahwa, mahasiswa papua akan di pulangkan ke papua. Ini yang tidak tepat, karena beliau adalah wakil walikota yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjaga mahasiswa papua,”ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, melihat dinamika tersebut khususnya mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas ini bersama rakyat papua menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama, mengutuk dengan  tegas tindakan ormas dan aparat TNI dan Polri Surabaya yang melakukan tindakan rasisme, persekusi dan intimidasi  terhadap mahasiswa papua di Surabaya, malang dan semarang.
Kedua, kami meminta kepada Presiden, Kapolri, Panglima TNI, Kapolda Jawa Timur agar menindak tegas dan proses sesuai hukum yang berlaku kepada ormas dan oknum aparat TNI dan Polri yang bergabung melakukan rasisme, persekusi dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua.
FOTO : Massa aksi duduki ruas Jalan Merdeka, Manokwari//RED
Kertiga, kami meminta dengan tegas kepada wakil walikota malang untuk segera mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat Papua atas pernyataan yang sudah melenceng  keluar sebagai seorang pemimpin rakyat Kota Malang.
Keempat, Presiden Joko Widodo segera memberikan jaminan perlindungan bagi pelajar dan mahasiswa Papua yang berada di tanah Jawab, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Maluku. Agar Mahasiswa tidak berada dalam kondisi ancaman, teror dan trauma dari aparat dan ormas. Tetapi mereka bisa fokus pada studi masing-masing agar suatu kelak nanti bisa menjadi SDM masa depan Papua.
Pasalnya apabila rasisme, diskrimasi, intimidasi, persekusi dan ketidakadilan terus di lakukan terhadap Mahasiswa dan Rakyat Papua, maka kedaulatan di kembalikan kepada rakyat papua.
Ronald Mambiew, Panglima Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat dalam pernyata menegaskan, rakyat Papua bukanlah ras Melayu tapi Melanesia dan mengutuk keras kalimat yang dilontarkan untuk mahasiswa Papua yakni ‘Moyet’ dan hal ini sangat melukai hati rakyat Papua.
Maka rakyat Papua dengan tegas mengutuk tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI yang melakukan tindakan sepihak dengan menggunakan seragam TNI milik Negara.
Kemudian, pihak kepolisian yang bertugas saat kejadian dan membiarkan ujaran penghinaan dan pengusiran yang dilakukan oleh ormas-ormas yang berlagak perang melawan sejumlah Mahasiswa Papua dalam asrama.
“Kami meminta mahasiswa Papua segera dibebaskan dan Negara memberikan jaminan hidup di tiap-tiap kota studi di Pulau Jawa,”tegasnya.
Bapak Presiden Joko Widodo juga diminta segera memberikan jaminan hidup dan kebebasan berpendapat di muka umum bagi mahasiswa Papua se-Tanah Air Indonesia.
“Kami memohon kepada Komnas HAM agar segara membentuk tim investigasi turun, Pasca pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat kepolisian, TNI, dan Ormas,”bebernya.
Setelah pembacaan pernyataam sikap, Presiden Mahasiswa Unipa dan Panglima Parjal menyerahkan pernyataa sikapnya kepada Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakoti didepan massa aksi.
Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur dalam pernyataan juga mengutuk keras tindakan  yang dilakukan ormas-ormas dan oknum TNI dan Polri terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya.
“Saya akan berkoordinasi dengan gubernur, pangdam, kapolda, dan beberap pejabat lainnya di papua barat dalam minggu ini. Dan kita akan mengantar aspirasi ini langsung kepada Presiden Jokowi,”kata Lakotani. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here