Ketua MRP-PB Angkat Bicara Soal DAP Wilayah III Doberay

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren//RED
 “Masa hanya masalah itu, kita sesama Papua saling tidak menghormati hak keselungan. Jadi kita sudah tahu siapa yang dari Doberay, dan kalau disini kan sudah ada John Warijo,”sebut dia.
 
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Menyikapi dua kepimpinan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah III Doberay. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren angkat bicara.
Menurutnya, tidak ada perpecahan atau dua ketua dewan adat khususnya di Doberay. Pasalnya, pembagian 7 wilayah adat di Tanah Papua sudah jelas bahwa yang menjadi ketua itu harus anak adat dari wilayah setempat.
“Tidak ada perpecahan disini, kita kan cuma tahu bahwa masing-masing punya wilayah adat, marga, tempatnya atau dusun, silsila, dan asal darimana,”kata Maxsi Nelson Ahoren, Ketua MRP Provinsi Papua Barat kepada wartawan, diruang kerjanya, baru-baru ini.
Maka dia menyebutkan, untuk ketua DAP Wilayah III Doberay sudah jelas, tetapi apabila hari ini dianggap ada terjadi perpecahan. “Mungkin beliau itu perwakilan dari wilayah adat yang ada di wilayah adat Saireri,”ungkapnya.
Sebagai anak adat wilayah III Doberay, Maxsi Nelson Ahoren mengemukakan, tidak bisa orang lain datang mengambil hak kesulungan masyarakat adat setempat.
“Masa hanya masalah itu, kita sesama Papua saling tidak menghormati hak keselungan. Jadi kita sudah tahu siapa yang dari Doberay, dan kalau disini kan sudah ada John Warijo,”sebut dia.
Untuk itu, dirinya mengatakan, sebagai lembaga representasi masyarakat adat di wilayah Papua Barar tegaskan hal ini juga kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) seperti Kesbangpol.
“DAP ini tidak perlu buat rekomendasi atau profosal maupun punya badan hukum untuk mendaftar di kesbangpol supaya mendapat pembiayaan. Itu tidak perlu, terus kemudian minta uang lagi di Negara,”katanya.
Kenapa demikian, menurutnya, tugas dan fungsi maupun struktur DAP sudah sangat jelas melindungi masyarakat, tanah dana lain-lainnya yang berkaitan dengan hak masyarakat adat pribumi.
Maka dirinya menyarankan, agar DAP tidak perlu meminta uang menggunakan profosal ke pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya dan itu tidak perlu.
Lanjutnya, bicara untuk tanah Papua itu tidak perlu meminta uang di pemerintah, dan berbicara hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan pemerintah.
“Anak adat harus tahu adat. Dimana tempat dia berpijak, disitulah anak-anak adat akan berdiri dan membantu dia. Yang seorang pimpinan dewan adat tidak akan susah. Misalnya, saya sebagai anak adat di manokwari selatan wajib melayani dia sebagai kita punya ketua dewan adat,”tutupnya. [AL/RW]
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here