Perusahan Sawit SKR di Bintuni Dinilai Mengancam Ekosistem Gambut

Yohanes Akwan, Aktivis Linkungan di Tanah Papua
BINTUNI, Papuabaratonline.com – Yohanes Akwan, aktivis lingkungan di Tanah Papua menyoroti aktivitas perusahan Kepala Sawit yakni PT SKR milik “Salim Group” yang beroperasi di Kampung Jagiro, Distrik Moskona Selatan, Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Pasalnya, aktivitas perusahan tersebut saat ini menjadi ancaman nyata kerusakan keberadaan ekosisitem di wilayah tersebut.
Menurutnya, mestinya dikaji  kembali luasannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sehingga tidak ada dugaan terkait izin yang dikeluarkan kehutanan ikut mendorong laju kerusakan Hutan Papua khususnya Ekosistem Gambut di Kampung Jegiro Distrik Moskona selatan dan Distrik Jagiro, Teluk Bintuni.
“Area konsesi PT SKR memiliki luasan gambut terluas di Teluk Bintuni hingga perlu segera dilakukannya revieuw perizinan,”kata Aktivis Lingkungan di Tanah Papua melalui press releasenya yang diterima papuabaratonline.com, Sabtu (20/07/2019).
Yohanes Akwan mengatakan, dari luasan maupun spesies endemik yang dimilik masyarakat adat hingga saat ini pihaknya belum memiliki informasi terkait penelitian khusus untuk mengetahui apa saja spesis endemik di kedua wilayah yang masuk dalam area konsesi perusahan sawit itu.
Untuk itu, menurut dia, perlu ada perhatian dari istansi teknis agar segera melakukan intervensi yang bertujuan menyelamatkan Hutan Gambut di dua wilayah tersebut.
“Mengingat Provinsi Papua Barat telah ditetapkan menjadi provinsi konservasi, sehingga tidak ada alasan pemerintah membiarkan ekosistem gambut sekitar wilayah konsesi dari PT SKR rusak,”aku Yohanes Akwan.
Dia menambahkan, dari informasi yang diterimannya bahwa sejak beroperasinya perusahan wasit yakni PT SKR sampai dengan saat ini, pihaknya  belum mencatat adanya komitmen perusahan melalui pendekatan lingkungan untuk melindungi ekosistem gambut didalam area konsesinya.
Kenapa demikian, kata dia, hal ini penting agar perusahan dan pemerintah bisa menunjukan komitmennya terhadap perlindungan hutan gambut di Indonesia, kususnyan di Papua Barat yang tidak masuk wilayah restorasi gambut.
Lanjutnya, namun melalui pendekatan peta PIPPIB pemerintah bisa  mengeluarkan wilayah bergambut dari dalam erea konsesi PT SKR dengan luasan 11.120 Hektar itu.
“Perusahan untuk saat ini dalam masa pembibitan dan penanaman, maka harus ada tindakan yang diambil untuk mencegah kerusakan hutan gambut dari ancaman kerusakan sebagai akibat dari perluasan wilayah perkebunan kelapa sawit oleh PT SKR,”bebernya.
Mestinya gambut menjadi perhatian serius dari pemerintah dan swasta serta masyarakat, karena di dalam hutan gambut juga ada tersimpan sejumlah protein termasuk Sagu dan berbagai spesis endemik yang merupakan kekayaan bagi masyarakat adat kedepan. [YA/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here