Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw Disoroti MRP-PB, Ini Selengkapnya

Anggota MRP Provinsi Papua Barat, Rafles Yewen//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Menyikapi unjukrasa yang dilakukan Pemuda dan Mahasiswa terkait pergantian sejumlah Kepala Kampung atau Desa. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Rafles Yewen angkat bicara.
Menurutnya, pemberhentian Kepala Kampung khususnya di Kabupaten Tambrauw itu tidak sesuai dengan prosedur atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan Mendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian.
“Kepala kampung itu, dicalonkan atau dipilih langsung dan diberhentikan juga harus lewat badan musyawarah kampung (Bamuskam). Tetapi di tambrauw inui lain, bisa ketua DPR memberhentikan kepala kampung,”kata Rafles Yewena, Anggota MRP Pokja Adat perwakilan Masyarakat Adat Tambrauw ini kepada wartawan, baru-baru ini.
Dikatakannya, Undang-Undang maupun Peraturan Nomor dan Pasal berapa yang mencantumkan pemberhentian Kepala Kampung bisa dilakukan oleh Ketua DPRD.
“Ketua DPR harus mengklarifikasi atau memberikan penjelasan ke publik, bahwa pergantian atau memberhentikan kepala kampung berdasarkan undang-undang pasal sekian. Kepala kampung itu di pilih oleh rakyat, dan kepala kampung itu bukan jabatan dalam partai politik. Jadi ketua DPR dengan seenaknya main ganti, karena tidak pilih”ujarnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada para Kepala Kampung harus belajar atau baca Permendagri tentang pergantian jabatannya, agar memahami dan bisa menolak pergantian atau pemberhentian yang tidak sesuai mekanisme.
“Maka saya saran kepada kepala kampung yang diberhentikan atau diganti, karena kepentingan politik. Segera lakukan gugatkan di MK,”tegasnya.
Untuk itu, dia menambahkan dengan tegas, selaku lembaga kultur masyarakat adat menyampaikan bahwa ketua DPR tidak punya kewenangan sama sekali menggantikan kepala kampung. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here