Bangun Pemahaman Terkait HAM Perempuan Papua, YMP2 Hadirkan LIPI

Anike Sabami, S.sos, pemerhati dan aktivis Perempuam dari Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2) di Papua Barat//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2) Provinsi di Papua Barat menggelar kegiatan penguatan kapasitas Advokat dan Pekerja HAM Perempuan Asli Papua, Kamis (11/07/2019).
Kegiatan yang mengusung tema “Melatih, mengenal, dan mengisi kekuatan bersama memperjuangkan haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia” tersebut dilaksanakan di salah satu hotel termewah di Kota Manokwari.
Dalam pelatihan tersebut menghadirkan pembicara atau pemateri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan beberapa moderator yakni Akademisi, LP3BH, dan Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Barat.
Anike Sabami, S.sos, pemerhati dan aktivis Perempuam dari Yayasan Mitra Perempuan Papua (YMP2) di Papua Barat mengatakan, pelatihan ini betujuan untuk membangun pemahaman bersama terkait HAM Perempuan Papua.
“Sehingga yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini diantaranya pembentukan kelompok pembela HAM Perempuan asli Papua di semua aspek pembangunan,”ujar Pemerhati dan Aktivis Pemerpuam dari YMP2 Papua Barat kepada wartawan, di Manokwari, Kamis (11/07/2019).
Menurutnya, salah satu aspek pembangunan yang menjadi temuan di lapangan seperti pendidikan yang sangat jauh dari harapan. Dimana, kekerasan berbasis Jender itu di alami oleh perempuan, karena ketidak tahuan perempuan terhadap pendidikan.
Dalam rangka, bagaimana perempuan yang tidak berpendidikan tidak mengetahui tentang Undang-Undang 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Anak. Maka, kata dia, hal inilah yang menjadi persoalan utama yang menyebabkan perempuan tidak mengetahui HAM mereka.
“Dari hasil ini, kami akan keluarkan sejumlah rekomendasi kepada pemprov papua barat dengan data-data yang ada supaya pemerintah juga bisa melihat persoalan pendidikan,”terangnya.
Dikatakannya, tiga kampung yang harus mendapat perhatian dari Pemprov Papua Barat terkait pendidikan diantaranya Warkuandi dan Waren, Distrik Momiwaren, Kabupaten Manokwari Selatan (Masel).
“Setelah kami pendataan, memang itu harus ditolong. Bahkan tadi dari laporan yang kami terima 100 persen perempuan buta aksara di Kampung Waren dan Warkuandi. Banyak anak perempuan yang usia sekolah itu putus sekolah, karena tidak ada biaya,”kata dia.
Dengan melihat persoalan pendidikan tersebut, Aktivis Perempuan ini menilai, Kemerdekaan Indonesia sudah puluhan, tetapi masih banyak warga Negara yang Buta Aksara. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here