Aneh, Penganiaya Anak Dibawa Umur Dituntut 4 Bulan di Pengadilan Sorong

Kuasa Hukum Anak Dibawa Umur//JCI
SORONG, Papuabaratonline.com – Kuasa Hukum korban penganiayaan anak dibawa umur, Moh Iqbal Muhiddin SH dan Hasan Lessy SH soroti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sorong terkait tuntutan terdakwa perkara penganiayaan anak dibawa umur dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Rabu (26/06/2016).
“Ini kan aneh. Ada salah satu kasus serupa beberapa waktu lalu. Itu Jaksa tuntut 2 tahun penjara, dan akhirnya divonis 1 tahun penjara. Yang anehnya juga, biasanya sidang perkara pidana di PN Sorong itu di atas jam 12 siang. Kok sidang Noval Ajuan ini jam 10 lewat. Sebenarnya ada apa?,”kata Moh Iqbal Muhiddin di Sorong Papua Barat, Kamis (26/6/2019).
JPU, kata dia, selalu beralasan bahwa bukti-bukti dalam kasus Noval Ajuan tidak kuat. Yang menjadi pertanyaan, akunya, kenapa perkara tersebut bisa berjalan hingga ke tahap persidangan.
“Jaksa selalu katakan hasil visum tidak kuat. Padahal hakim pun sudah bocorkan ke orangtua korban bahwa dokter sudah sampaikan secara lisan bahwa akibat tindakan terdakwa sangat berpengaruh di kepala korban. Keterangan saksi-saksi juga kan sudah membenarkan tindakan terdakwa,”imbuhnya.
Iqbal mengaku kecewa terdakwa hanya dituntut 4 bulan saja. Ia menambahkan, seharusnya JPU mengacu pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang (UU) No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2005 tentang Perlindungan Anak untuk menuntut terdakwa.
Sementara Hasan Lessy menambahkan, meskipun JPU telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang terkesan tidak wajar. Namun pihaknya berharap majelis hakim tetap memberikan rasa keadilan terhadap korban.
“Kita semua berharap jangan sampai muncul preseden buruk dari publik dalam proses penegakkan hukum di Kejari Sorong dan PN Sorong, karena keanehan dalam perkara ini,”katanya.
Ditambahkannya, rumor yang beredar sebelumnya yang diterima orangtua korban bahwa terdakwa akan dituntut 6 bulan penjara terindikasi benar, bahkan lebih rendah.
“Ada kejanggalan kenapa materi tuntutan sudah beredar dan menjadi rumor sebelum sidang berjalan, ini kan aneh! Daripada dituntut 4 bulan, lebih baik persidangan ini ditiadakan karena ini seperti sebuah dagelan,”
“Kami berkomitmen akan menelusuri keanehan ini. Selanjutnya akan menyurati Menteri PPA dan Komnas KPAI terkait perkara ini,”pungkasnya. [JCI/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here