Gubernur Diminta Tidak Hanya Melihat Soal Dana Otsus Semata?

Ilustrasi
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – LP3BH Manokwari soroti Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan dan jajarannya terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2019.
 “Gubernur dan jajarannya jangan hanya melihat soal alokasi dana otsus dan cara pengelolaannya semata. Khususnya dalam Musrenbang Otsus saat ini di tahun 2019,”kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari melalui press releasenya yang diterima papuabaratonline.com, Senin (27/05/2019).
Kenapa demikian, menurut Warinussy, fakta menunjukkan jelas sebagaimana dimaksud dalam amanat pasal 1 huruf t, Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sudah menjadi minoritas di atas tanah airnya sendiri yaitu Tanah Papua.
“Sehingga berkenan dengan keberadaan dana otsus dan pengelolaannya ke depan haruslah dipastikan. OAP lah penerima dana otsus tersebut,”tegasnya.
Terlebih khusus, dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi kerakyatan serta penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan atau hak-hak dasar masyarakat adat serta penyelesaian perbedaan pemahaman mengenai sejarah integrasi tahun 1969.
Oleh sebab itu, dirinya mendesak Pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat untuk tampil ke depan menggunakan kewenangannya sebagai diatur dalam amanat pasal 19-25 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua.
“OAP itu diutamakan dan memperoleh kesempatan pertama dan utama dalam pengelolaan dana otsus  sesuai tujuan hukum di dalam UI RI No.21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua,”tandas Pembela HAM di Tanah Papua ini. [**/RW]
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here