Tuntut Hak Politik, Masyarakat Papua Bawa Peti Mati Bermalam di DPR

Masyarakat asli Papua bawa peti mati saat demo//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Masyarakat asli Papua yang tergabung dalam organisasi Parlemen Jalanan (Parjal) melakukan demonstrasi ke Kantor MRP dan DPR Provinsi Papua Barat sambil membawa peti mati, Senin (13/05/2019).
Pantauan media ini, pengunjukrasa mengawali aksinya dengan menduduki ruas jalan Siliwangi atau tepat depan Kantor DPR Provinsi selama kurang lebih 7 jam, sehingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan tersebut pun lumpuh total.
Para demonstrasi diterima oleh Ketua MRP, Maxsi Nelson Ahoren bersama anggota MRP lainnya dan Perwakilan DPR Papua Barat yakni Jhon Dimara (Anggota DPR Provinsi).
Dalam aksi itu, massa terlihat membawa beberapa spanduk dan pamflet yang bertulisan diantaranya meminta “KPU Kabupaten atau Kota dan Provinsi harus mengambil Langkah atau kebijakan yang diskriminasi namun positif bagi bangsa dan Negara olehnya ; OAP harus priotas dalam legislatif”.
Selain masyarakat, dalam aksi itu terlihat  belasan calon anggota DPR RI dan DPR Provinsi asli Papua diantaranya Irene Manibuy, Obet Ayok, Rosaline Rumaseuw, Marinus Bonepai, Septi Meidodga, dan Yohanes Akwan.
Namun selang beberapa jam kemudian, massa yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dibawa pimpin Kapolres Manokwari, AKBP. Adam Erwindi dipindahkan ke dalam halaman kantor DPR. Kemudian, massa aksi melanjutkan demonstrasi dengan menduduki sambil bermalam di halaman kantor DPR.
Masyarakat asli Papua saat berunjukrasa//RED
Ronald Mambiew, Panglima Parjal Papua Barat dalam orasinya menegaskan, aksi yang dilakukan oleh masyarakat bersama Parjal adalah bagian dari rasa kecewa masyarakat asli Papua terharap hasil pemilihan legislative (Pileg) DPR tingkat Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta DPR RI pada 17 April 2019 lalu.
Dimana, banyak caleg asli Papua yang sebenarnya mampu berssaing, tetapi di duga telah terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara. Tapi juga terjadi money politik sehingga menyebabkan banyak caleg asli Papua kehilangan hak politiknya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
“Intinya, kami orang asli Papua tidak pernah merampas hak politik di wilayah luar tanah Papua atau di pulau jawa. Maka kami menolak dengan tegas hasil pileg 17 april 2019 di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi,”tegas Ronald Mambiew.
Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan Maklumat yang berpihak kepada orang asli Papua (OAP) dan menyurati semua Partai Politik (Parpol).
Massa pengunjukrasa saat menduduki ruas Jalan Silawangi, Kota Manokwari, Papua Barat//RED
“Kami MRP tidak diam, kami sudah mengeluarkan Maklumat. Tapi juga kami juga sudah menyurati semua Parpol. Tapi nyatanya tidak direpon dan tidak dihargai,”kata Ahoren.
Dikemukakannya, OAP tidak pernah pergi mengemis di tempat lain dalam artian tidak ada OAP yang menjadi anggota DRP di Sumatra, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Maka diharapkan kepada semua pihak terlebih khusus ketua-ketua Parpol yang berada di Papua Barat agar menghargai hak politik OAP.,
“Kita tidak pernah mengemis di tempat lain. Jangan setelah masalah ini kami disoroti. Padahal kami sudah berupaya menjalankan amanat UU Otsus,’bebernya.
Selain itu, sebut Maxsi Nelson Ahoren, MRP juga sudah berupaya mendorong sejumlah Raperdasus kepada DPR. Namun tidak respon, karena memang MRP tidak memiliki hak legislasi.
“Kami MRP memang sama sekali tidak mempunyai hak legislasi. Maka saya meminta teman-teman DPR Fraksi Otsus segera keluar. Kami sudah bekerja semaksimal mungkin mengimplementasi pasal-pasal dalam UU Otsus”tandasnya. [**/RW].

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here