Suara Masyarakat Dalam FKP Merupakan Rancangan Dasar Penyusunan RKPD Provinsi PB

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan M.Si saat membacakan sambutannya Pada Forum Konsultasi Publik RKPD Oleh BAPPEDA Prov PB, Selasa (26/3)//

Manokwari,Papuabaratonline.com- Suara masyarakat dianggap sangat penting oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga masyarakat ikut dilibatkan dalam acara Forum Konsultasi Publik (FKP) , Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov PB.

Forum Konsultasi Publik tersebut di buka Gubernur Prov PB Drs Dominggus Mandacan M.Si selasa (26/3/2019) di Hotel Aston Manokwari. Dihadiri oleh unsur  masyarakat Papua Barat.

Gubernur PB dalam sambutannya mengatakan, Forum Konsultasi Publik ini sangat penting dan perlu melibatkan masyarakat. Karena arah pembangunan ini berdasarkan kebutuhan ril masyarakat di PB.

Gubernur meminta kepada seluruh unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut agar menyampaikan saran dan masukan guna penyempurnaan yang positif dan konstruktif  bagi penyusunan Rancangan awal RKPD provinsi PB.

Pasal 150 ayat 3 huruf D  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004  mengamanatkan bahwa RPKD merupakan  penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun, yang memuat rancangan kerangka  Ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Gubernur Buka Forum Konsultasi Publik dengan menabur Tifa sebanyak lima Kali.

Oleh karena itulah kata Gubernur,  Rancangan awal RKPD PB tahun 2020 ini disusun sebagai satu tahapan untuk  mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Prov PB RPJMD periode  2017-2022 yang saat ini telah memasuki tahun ke empat.

Sesuai capaian kinerja RPJMD tahun 2018 secara komperesif  Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan Pembangunan Daerah yang hingga saat ini belum terselesaikan yakni pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi,   indeks pembangunan manusia yang dibawa rata-rata nasional.

“ Juga tingginya tingkat ketimpangan pendapatan, tingginya presentasi tingkat kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran terbuka serta indeks kesenjangan wilayah yang cukup menjadi tantangan dan tugas kita bersama  untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan secara lebih efektif efisien di tahun 2020,”kata Gubernur

Untuk mencapai prioriats dan sasaran pembangunan dimaksud,  maka diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kerja sama pembangunan yang bersinergi dan menyerasikan pembangunan antar Daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah

Serta mengoptimalkan pendagunaan potensi antar Daerah , untuk itu peran kolaboratif antar Perangkat Daerah dengan stakeholder lainnya menjadi sebuah keharusan.

“Dengan demikian maka forum ini semakin penting dan strategis dalam memantapkan kualitas dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah,”tutup Gubernur.(GG)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here