Fordasi di Yogyakarta, Wagub Paparkan Realisasi Positif  Dana Otsus Disejumlah Bidang Pembangunan Di PB

0
793
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani SH, M.Si, saat memaparkan Materi Tentang Otsus PB pada FORDASI Di Yogyakarta Tanggal 27 Februari - 1 Maret 2019.

Manokwari,Papuabaratonline.com-Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani SH, M.Si mengatakan, Peran Otonomi Khusus (Otsus) dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat tentunya sangat penting dan  terus mengalami meningkatan.

Wagub Papua Barat, saat memaparkan materi tentang Otsus Papua Barat, pada Rapat Forum Desentralisasi Asimetris (Fordasi) Di Yogyakarta tersebut, meliputi Landasan perkembangan implementasi Otsus yang telah dilaksanakan di Prov PB, Alokasi dan realisasi Dana Otsus , capaian pembangunan  dalam masa Otsus , kendala dan permasalahan , serta kerangka strategi agar implementasi Otsus di sisa masa Otsus sampai tahun 2021 lebih efektif  dilaksanakan.

Lakotani mengatakan keberhasilan pembangunan melalui Dana Otsus disejumlah Bidang, baik Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan serta aspek afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP)  di provinsi papua barart terus meningkat.

Dalam bidang pendidikan, kata Lakotani, Dana Otsus dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan bebas biaya pendidikan di beberapa Kabupaten, pembangunan sarana pendidikan antara lain Gedung Sekolah, Rumah Guru, Laboratorium, serta pemberian beasiswa bagi Siswa-Siswi Papua.

Di Bidang Kesehatan, pemanfaatan dana otsus ditunjukkan dengan terbangunnya  infrastuktur kesehatan dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, terpenuhinya alat kesehatan dan obat-obatan di RSUD dan Puskesmas, serta pemberlakuan kebijakan bebas biaya kesehatan terutama bagi OAP di beberapa kabupaten.

Di Bidang Ekonomi Kerakyatan lanjut Wagub, Dana Otsus dimanfaatkan bagi pembinaan dan pelatihan pengrajin serta Pengusaha Asli Papua, Penyuluhan Petani dan Nelayan, peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan, pengembangan pasar dan koperasi, Bantuan Modal Usaha dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta pembinaan Homestay Lokal dalam rangka pengembangan Pariwisata.

Berbagai capaian infrastruktur dasar juga telah terlihat sebagai wujud termanfaatkannya dana otsus, antara lain pembangunan jalan dan jembatan antar Distrik dan ke Ibukota Distrik, Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan, Pembangunan Sarana dan Prasaran Air Minum, serta pembangunan Perumahan layak Huni.

Aspek Afirmasi terhadap OAP terutama dari segi pengembangan Budaya, Adat Istiadat, dan Keagamaan juga menjadi perhatian utama kebijakan Otsus di Provinsi ini, yaitu dalam bentuk pemberdayaan terhadap Perempuan Papua, bantuan Kepada Dewan Adat, bantuan Keagamaan dalam rangka pembangunan Sarana dan Prasarana peribadatan dan pengembangan Kerohanian serta pelaksanaan Festival-Festival Seni Budaya.

Otsus, sebagai paradigma pembangunan di Tanah Papua sejatinya lahir karena fakta yang didapati bahwa selama Papua menjadi bagian dari NKRI, berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tanah papua.

Kondisi ini menyebabkan timbulnya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan OAP terutama dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Politik.

Mengutip dari UU Nomor 21 Tahun 2001, beberapa hal utama yang menjadi alasan Otsus dilaksanakan bahwa Negara perlu menghargai kesetaraan Masyarakat Papua dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Dengan suatu pemahaman bahwa Penduduk Asli di Tanah Papua yang merupakan salah satu rumpun dari Ras Melanesia merupakan bagian dari suku bangsa di indonesia yang memiliki keragaman Budaya, Sejarah, Adat Istiadat dan Bahasa sendiri.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tanah papua selama ini belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi orang asli papua di tanah papua.

Secara umum tujuan dilaksanakannya Otsus di Papua untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi OAP untuk berada sejajar dengan suku Lainnya di Indonesia.

Prov PB secara mandiri mengelola dana Otsus sejak tahun 2008 khususnya Dana tambahan infrastruktur, dan ketiga sumber dana otsus dikelola sejak tahun 2009.

Penerimaan dana otsus yang bersumber dari 2% DAU Nasional dan Dana tambahan infrastruktur memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam migas dalam rangka otsus cenderung fluktuatif. Total penerimaan provinsi papua barat dari ketiga sumber dana tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 bernilai lebih dari dua puluh dua trilyun rupiah.(GG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here