Ini Keluhan Seniman dan Pengrajin Noken di HUT Seni Budaya Papua Barat

Ikhe Pakage, salah satu Pengrajin Noken Papua di Ibu Kota Provinsi Papua Barat//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Menyikapi HUT ke-16 tahun Seni Budaya di Provinsi Papua Barat pada tanggal 6 Februari 2019 lalu. Para Seniman dari berbagai Sanggar dan Pengrajin Noken Papua meminta perhatian pemerintah daerah (Pemda).
Pasalnya, semenjak provinsi ini terbentuk hingga saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah kepada mereka (para seniman dan pengrajin noken-red) yang terus berkarya untuk Papua Barat di bidang Seni Budaya.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memperhatikan para seniman di daerah ini, karena kami ini bergerak maju dengan apa yang ada pada kami dan dengan apa yang kami miliki tanpa bantuan atau perhatian dari pemerintah,”ujar Ketua Sanggar Arkar, Maurits Womsior yang ditemui papuabaratonline.com, usai kegiatan Karnaval Seni Budaya di Lapangan Borarsi, Manokwari, Rabu (6/02/2019).
Maka, lanjut Womsior, para seniman di setiap Sanggar di Manokwari maupun di seluruh Papua Barat sangat membutuhkan rangsangan dari pemerintah dalam bentuk bantuan.
Ketua Sanggar Arkar Manokwari, Maurits Womsior//RED
“Sehingga kami juga bisa maju seperti di daerah lain, karena yang kami lihat selama ini kurang adanya perhatian dari pihak pemerintah terhadap kami para seniman tidak ada. Maka kami tidak pernah maju dan kami tetap berada di tempat,”kata Waorsior.
Kata Womsior, kemampuan para seniman untuk mengeluarkan ide maupun berkarya untuk lebih maju dan bisa bersaing ditingkat nasional dan internasional seperti daerah lain di Indonesia, tetapi selama ini para Seniman Papua jalan tanpa perhatian.
Untuk itu dalam kesempatan ini, Womsior meminta kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan para Seniman terutama para Seniman asli Papua, karena hasil-hasil karya yang telah dipamerkan di HUT tersebut adalah hasil karya Seniman asli Papua.
“Tetapi sampai saat ini hasil karya kami tetap tinggal dan tidak pernah dijual kemana-mana, sehingga harapan saya pemerintah bisa membuka akses ke daerah lain untuk menjual hasil karya kami,”harapnya.
Womsior juga memintah kepada Pemda agar bisa menyiapkan fasilitas seperti Sanggar atau Galeri Seni Budaya Papua untuk mengumpulkan hasil-hasil karya ini untuk tetap dijual.
“Para Seniman asli Papua kebanyakan bekerja di rumah.Tidak ada tempat kami bekerja maupun menjual serta memamerkan hasil karya kami,”sebut dia.
Dikemukakan bahwa dirinya sudah kurang lebih 20 tahun atau sejak tahun 1999 bekerja sebagai seorang Seniman, tetapi sampai hari ini dia (Womsior-red) masih bekerja menggunakan rumah dan biaya sendiri.
“Jadi sampai hari ini saya masih menggunakan alat-alat senderhana untuk mengejakan pekerjaan saya. Sehingga sekali lagi kami berharap mungkin ada bantuan lain,”pintanya.
Tak hanya itu, Womsior juga meminta kepada pemerintah untuk segera merancangan sebuah regulasi atau peraturan daerah khusus (Perdasus) perlindungan hal intelektual dalam Seni Budaya.
Sebab, menurutnya hasil-hasil karya Seniman asli Papua yang dikerjakan selama ini tidak ada suatu aturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan apa yang dikerjakan atau semacam aturan tentang hak cipta.
“Kami menciptakan sesuatu tapi kita punya saudara-saudara lain yang menikmatinya. Contohnya seperti mereka yang ada di tempat print spanduk, dimana mereka mengambil dan membawa hasil kerja kami. Kemudian dipakai untuk bisnis ditempat mereka,”kata dia.
Sedangkan, sebutnya, para Seniman ini tidak memiliki apa-apa dari hasil karya yang dikerjaka. Oleh sebab itu, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat Perdasus supaya Seniman juga mempunyai hak cipta terhadap pekerjaan yang sudah dihasilkan menjadi sebuah karya.
Sementara salah satu Pengrajin Noken Papua di Manokwari, Ikhe Pakage berharap kepada pemerintah agar memberikan tempat yang layak untuk para seniman terlebih khusus Pengrajin Noken.
“Yang utama itu kami butuh tempat layak dan modal, karena selama ini kami jualan itu seperti orang yang tidak punya pemerintah. Kami jualan dekat sampah atau dipinggir kali, diatas strotoar, dan jalan aspal,”kata Ikhe Pakage.
Padahal menurutnya, Noken ini tidak boleh dijual disembarang tempat dan harus hargai, karena ini harga  orang asli Papua (OAP) maupun Noken adalah aset yang harus dilindungi, dijaga, dan dilestarikan.
“Maka kami sangat kecewa dengan Pemda teruma Pemprov Papua Barat. Jadi kalau bisa pemerintah bisa berikan kami tempat yang layak dan modal,”ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Ikhe juga memintah kepada Pemprov agar mengeluarkan Perdasus tentang Noken supaya jangan ada lagi orang pendatang yang meniru atau membuat noken bahkan membawa noken dari luar masuk ke tanah Papua. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here