Penangkapan 588 Demonstran Dinilai Melanggar UUD 1945 Pasal 28

Foto Para Aktivis Yang Ditangkap//IST
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menilai tindakan aparat keamanan Indonesia dari Kepolisian (Polri) melakukan suatu tindakan sadar dan itu dmengingkari amanat Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 tentang Hak kebebasan berkumpul dan berserikat mengeluarkan pikiran dan tulisan dalam menangani unjukrasa damai para pemuda dan mahasiswa Papua dan para simpatisannya di berbagai kota besar di Indonesia dan Tanah Papua pada peringatan Hari Pembebasan Papua Barat.
Menurutnya, dalam aksi-aksi unjukrasa tersebut, baik di Tanah Papua banyak pengunjukrasa mengalami kekerasan fisik dan ditangkap serta dibawa ke kantor Polisi seperti yang terjadi di beberapa daerah Sabtu (1/12/2018).
Maka, kata dia, dari peristiwa itu nampak sekali Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bersifat represif dalam menyikapi segenap aksi damai yang dilindungi oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sambungnya, misalnya Undang Undang No.39 Tajun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang No.9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
“Padahal di dalam aturan perundangan tersebut, aparat keamanan (polisi) wajib menjaga keamanan dari para pendemo maupun pihak lain. Dalam kejadian di Surabaya dan Jakarta, nampak para pendemo dipersekusi dan diintimidasi oleh gabungan organisasi masyarakat (ormas) yang terkesan ‘dibiarkan’ oleh aparat keamanan hingga menyebabkan sedikitnya puluhan masa pengunjuk rasa Papua dan simpatisannya mengalami cedera,”ujar Yan Christian Warinussy melalui press releasenya yang diterima papuabaratonline.com, Minggu (2/12/2018).
Oleh sebab itu, sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM Di Tanah Papua saya melihat bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia mau membuka ‘pintu’ dialog demi membicarakan penyelesaian akar masalah yang menjadi sebab yang senantiasa dituntut dan diserukan pada setiap unjuk rasa damai pemuda dan mahasiswa Papua serta simpatisannya di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini.
“Akar masalah dimaksud adalah tuntutan rakyat Papua untuk diberi kesempatan memperoleh Hak Menentukan Nasib Sendiri,”aku Yan Christian Warinussy.
Dikemukakannya, beberapa penelitian yang resmi dilakukan oleh para ahli seperti DR. John Saltford dari Inggris dengan judul “Keterlibatan PBB Dalam Penentuan Nasib Sendiri di Irian Barat 1968-1969. Juga Prof.J.P.Drooglever (alm.) yang ditugaskan resmi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.
Bukunya berjudul “Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri. Serta penelitian dari DR.Greg Poulgrain dari Australia yang berjudul “Bayang Bayang Intervensi, Perang Siasat John F.Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno.
“Ketiga riset tersebut secara ilmiah mengandung catatan-catatan fakta politik yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga memunculkan asumsi yang dari sisi hukum dapat diperdebatkan bahkan mendorong dilakukannya langkah peninjauan atas penyelenggaraan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas) pada tahun 1969 di Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura tersebut,”katanya.
Untuk itu, menurut dia, hal ini sangat dimungkinkan karena isi dari Resolusi PBB Nomor 2504 (XXIV) sama sekali tidak memuat kata ataupun kalimat mengenai Status Politik Irian Barat pasca Act of Free Choice tahun 1969 tersebut. Singkatnya keputusan (resolusi) PBB No. 2504 tanggal 19 November 1969 tersebut bersifat tidak mengikat (not legally binding). Sehingga seharusnya langkah-langkah persuasif secara damai melalui dialog antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua melalui wadah legal seperti United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) sudah dapat dipersiapkan sejak kini.
Kemudian, lanjutnya, seharusnya ULMWP tidak dimusuhi atau diperangi oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi dirangkul untuk membangun dialog dalam upaya membangun sebuah sistem demokrasi yang berkeadilan bagi mayoritas rakyat Papua asli yang kini mulai menjadi kaum minoritas dari segi kuantitas dan kualitasnya di Tanah airnya sendiri yaitu Papua.
“Saya ingin memberi catatan bahwa semakin seringnya Pemerintah Indonesia mengedepankan cara-cara anarkis dalam menyikapi aksi-aksi tuntutan rakyat Papua atas Hak Menentukan Nasib Sendiri (the rights ti self determination), maka hal itu akan semakin membuka ruang bagi proses review terhadap Resolusi PBB No.2504 tersebut dalam konteks dekolonisasi kelak,”tandas Penghargaan Internasional Di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Montreal-Canada.

 

Sementara Markus Haluk, Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Tanah Papua menyampaikan total akstivis pro-papua merdeka yang ditangkap saat melakukan demontrasi di beberapa daerah di Indonesia sesuai data ULMWP sebanyak 588 orang.
“Jumlah penangkapan masa aksi 1 Desember 2018 Penangkapan massa yang melakukan aksi memperingati 57 tahun kemerdekaan bangsa West Papua 1 Desember 2018 sebanyak 588 orang,”kata Markus Haluk, Direktur Eksekutif ULMWP di Tanah Papua melakui pesan whatsAp.
Marku Haluk merincinkan, penangkapan dilakukan dibeberapa luar Tanah Papua terdiri dari Kupang 18 orang, Ternate 99 orang, Ambon 43 orang, 27 orang, Makassar 24 orang, dan Surabaya 233 orang.
“Kemudian Jakarta 140 orang yang dikepung dan dihadang di depan gedung YLBHI. Jadi total di Indonesia sebanya 493 orang,”sebutnya.
Sedangkan di Tanah Papua, Markus Haluk mengemukakan, untuk di Kabupaten Jayapura 44 orang, Jayapura Kota 41 Orang, dan Asmat Fait 1O orang maka total 95 orang.
“Jadi sekali lagi, total keseluruhan aktivis pro papua merdeka yang ditangkap saat peringati 1 Desember 2018 di seluruh Indonesia 588 orang,”pungkasnya. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here