Resmi 7 Raperdasus Diserahkan, Ini Komitmen MRP-PB dan Harapan DPR

Rapat Pleno MRP dan DPR-PB//RED
MANOKWARI, Papuabaratonline.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menggelar rapat pleno penyerahan 7 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dari Dewan Perwakilan Rakyar (DPRPB), di Hotel Mansinam Bech, Manokwari, Jumat (30/11/2018).
Rapat pleno yang berlangsung sekira pukul 11.30 WIT itu dihari seluruh Anggota MRP dan DPR serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang diwakili Kepala Biro Hukum.
MRP dan DPR Foto Bersama//RED
Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, penyerahan Raperdasus adalah hal yang pertama kali dilakukan.
Menurutnya, merujuk pada Undang-Udang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) junto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 Bab IV. Dimana, MRP merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Pemerintah, maka harus digaris bawai bahwa pemerintah ini terdapat tiga unsur.
“UU Otsus memberikan status hukum yang sangat jelas kepada MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua (OAP). Dengan semikian MRP merupakan lokomotif daripada UU Otsus, berarti salah satu bagian keberadaan UU Otsus karena adanya MRP,”ujar Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren dalam sambutannya, Jumat (30/11/2018).
Maka lanjutnya, MRP menilai bahwa dalam rangka pelaksanaan Otsus dan pencapaian tujuan untuk itu harus ada Raperdasus yang memihak kepada OAP.
Anggota DPR Papua Barat saat mengikuti Rapat Pleno bersama MRP//RED
Anggota DPR Papua Barat saat mengikuti Rapat Pleno bersama MRP//RED
“Kami sangat berharap sekali dan meminta dengan hormat kepada DPR maupun Gubernur bahwa dalam pembentukan Raperdasus harus dibangun komunikasi dan keseimbangan artinya dalam Raperdasus ini yang diuatamakan adalah OAP dan itu yang paling penting,”sebut dia.
Sehingga, kata dia, Raperdasus yang dihasilkan akan bermanfaat bagi kepentingan OAP, karena menurutnya, pelaksanaan Otsus di Papua dan Papua tinggal beberapa tahun lagi berakhir.
“Hal ini orang asli papua sering bertanya Otsu situ dikemanakan dan ini merupakan satu tandatangan yang berat yang harus dihadapi. Oleh karena itu, MRP berkomitmen untuk selalu berjalan bersama-sama dengan DPR dan Pemprov,”bebernya.
Dirinya mengakui bahwa selama MRP, DPR, Pemrpov tidak seinegi dalam artinya masing-masing jalan sendiri. Tetaqi saat ini langkah yang dilakukan hari ini dengan penyerahkan tujuh Raperdasus, maka ini adalah awal menuju tahun 2019.
“Penting menjadi ingatan dan kesadaran kita bersama bahwa Otsus diberikan sebagai solusi untuk menjawab persolan hak-hak OAP. Sebab Otsus itu lahir dari Rahim pertimbangan politik dan untuk kepentingan politik,”ungkap Ahoren.
Oleh karena itu, Ahoren menyebutkan, system pelayanan dari indikator keberhasilannya tidak bebas daripada pertimbangan dan persutujuan politik atau dalam tatanan politik. Sambungnya, untuk itu perlu dirubah cara pandang dalam memperjuangan hak-hak dasar OAP dan harus dilakukan.
Suasana Rapat Pleno MRP dan DPR Papua Barat//RED
“Ingat, harus dan harus kita lakukan untuk kepentingan orang asli Papua. Terutama melayani aspirasi dan kepentingan OAP sudah barang tentu semua ini dalam koridor perundang-undangan, maka harus ada Raperdasus supaya apa yang menjadi keinginan rakyat dan pemerintah semua bisa tercapai,”tegasnya.
Ahoren mengaku bahwa Eksekutif fdan Legislatif telah berhasil membentuk Raperdasus tersebut dan menyerahkannya kepada MRP. Maka, MRP diberikan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan sesuai ketuntuan atau undang-undang yang mengatur dengan tugas pokok MRP
“Maka ini sudah sesuai dengan ketuntuan yang berlaku. Maka MRP akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan kepada tujuh Raperdasus itu dan setelah itu MRP akan mengembalikannya lagi kepada DPR, kemudian dikonsultasikan lagi ke pusat dan dikembalikan untuk diundangkan,”imbuhnya.
Dikemukakannya, MRP akan memberikan pertimbangan dan persetujuan menggunakan mekanisme MRP, namun sebelum memberikan pertimbangan dan persetejuan pihaknya akan melakukan sosialisasi sampai ketingkat Kabupaten dan Kota di wilayah Papua Barat.
“Kami akan menginformasikan kepada seluruh orang asli Papua bahwa hari ini DPR dan Pemerintah sudah bisa menghasilkan tujuh Raperdasus, karena selama ini masyarakat menganggap sudah sekian lama Raperdasus tidak ada. Kami juga akan menghimpun semua masukan-masukan dari masyarakat untuk digunakan sebagai bahan utama di dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan,”katanya.
Ahoren menambahkan, pembahasan ke tujuh Raperdasus ini, MRP hanya diberikan 30 hari dan pemerintah tidak pernah membanyangkan dan DPR tidak pernah berpikir terkait waktu tersebut.
“Maka hari ini MRP, kami akan berjalan sesuai dengan kemampuan kami sendiri meskipun tidak tersirat dalam anggaran. Tapi karena untuk pentingan OAP kami tetap kerja dan kami berkomitmen akan mengerahkan seluruh kekuatan kami dan uang kami untuk menyelesaikan ke tujuh Raperdasus tersebut dalam tahun ini, namun MRP tidak menginginkan pertimbangan atau persetujuan yang prematur dan kami tidak inginkan,”pungkasnya.
Sementara itu Ketua DPR Papua Barat, Pieter Kodjol mengajak semua pihak termasuk DPR, MRP, dan Pemprov untuk menanikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan sehingga sebagian proses dari ketujuh Raperdasus teleh rampung dan diserahkan kepada MRP.
“Dalam rangka membangun hubungan kemitraan dan koordinasi, maka atas nama pimpinan dan angora DPR kami mengharapkan agar ke tujuh Raperdasus yang terdiri dari usulan pemerintah daerah, dan Raperdasus inisiatif DPR Papua Barat kiri mendapat pertimbangan dan persetjuan dari MRP dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk ditetapkan menjadi sebuah prodak hukum dan bisa menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pememrintahan dan pelayanan umum di masyarakat Papua Barat,”harap Kodjol.
Kodjol mengatakan, dipahami bersama bahwa Otsus telah memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyenggarakan pemerintah sendiri, namun penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus di dasari atas dasar prakarsa kreatif dan juga perangserta masyarakat dalam mengembangkan daerah.
“Penyelenggara Otsus ini sendiri juga sangat memperhatikan potensi keanekaragam daerah dengan memberikan penerangan yang sangat luas dan bertanggungjawab secara professional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaat sumber daya alam termasuk kita di Provinsi Papua Barat,”sebut dia.
Maka, dia menyebutkan, DPR sebagai mitra pemerintah dalam melaksanaan roda pemerintahan serta pembangunan, merasa sangat perlu membangun hubungan yang harmonis, serasi, dan saling mendukung.
“Lebih khusus dengan memperhatikan pelaksanaan pemberdayaan melalui penghormatan pada hak-hak dasar masyarakat asli Papua melalui optimalisasi peraturan daerah khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat yang akan kita laksanakan bersama,”tandasnya. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here