Komigi : Kesepakatan Bab dan Pasal Akan Dikandung Dalam RUU PPD Secara Umum

JAKARTA, Papuabaratonline.com – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi mengatakan, dalam Rapat Harmonisasi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dengan Komite I DPD RI menghasilkan kesepakatan Bab dan Pasal yang akan dikandung dalam RUU Pemerataan Pembangunan Daerah (PPD) secara umum.
Adapun 9 Bab dan 37 pasal yang terkandung di dalam RUU Pemerataan Pembangunan Daerah tersebut yaitu Bab I, Ketentuan Umum (Pasal 4)
Mengatur tentang definisi atau istilah yang menjadi muatan RUU, asas; Tujuan; dan Ruang Lingkup Pemerataan Pembangunan Daerah.
Bab II,  Sasaran Pemerataan Pembangunan (Pasal 1) mengatur tentang tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan PPD melalui tiga bidang yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Bab III, Penetapan Daerah Timpang (Pasal 2) mengatur tentang penetapan daerah timpang dengan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana suatu daerah dikatakan sebagai Daerah Timpang apabila IPM nya lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 10 persen. Selain itu, Daerah Timpang ditetapkan oleh Presiden.
Bab IV, Pemetaan Penyebab Daerah Timpang (Pasal 2) Mengatur tentang Pemetaan Penyebab Daerah Timpang yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan variabel kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keunggulan Daerah atau Desa atau Kelurahan.
Bab V, Strategi Pemerataan Pembangunan Daerah (Pasal 22) mengatur tentang strategi pemerataan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang dilaksanakan selama 5 tahun. Mengatur mekanisme evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun.
Bab ini juga mengatur mengenai adanya DAK Afirmasi sebagai insentif bagi daerah yang berhasil dalam menjalankan srategi. Selain itu, bab ini juga mengatur pemberian sanksi kepada DPRD yang tidak menjalankan strategi.
Bab VI, Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 2) Mengatur tentang pembinaan dan pengawasan berjenjang. Presiden membina dan mengawasi Pemerintah Provinsi, Penerintah Provinsi membina dan mengawasi Pemerintah Kabupaten dan Kota. Bagi Daerah Timpang yang tidak berhasil, Pemerintah dapat langsung melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah.
Bab VII, Pelaporan (Pasal 1)
mengatur tentang laporan pelaksanaan strategi pemerataan pembangunan daerah timpang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota Daerah Timpang paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bab VIII, Ketentuan Peralihan (Pasal 1)
mengatur tentang Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sudah ditetapkan sebelum undang-undang ini ditetapkan harus, disesuaikan dengan undang-undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
Bab IX, Ketentuan Penutup (Pasal 2)
mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. [GG/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here