Bahas Beasiswa Luar Negeri, Kemenkeu RI Bertemu MRP-PB

0
2357
Kemenkeu RI Bersama MRP//RED
MANOKAWARI, Papuabaratonline.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bertemu Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Jumat (23/11/2018).
Pertemuan yang berlangsung sekira pukul 13.00 WIT sampai dengan 17.00 WIT dan melibat puluhan Anggota MRP itu dilaksanakan di salah hotel termewah di Manokwari.
Muhammad Try Sutrisno Gaus, Analis Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI mengatakan, ini adalah program tahun 2018 dibawah Kemenkeu RI, tetapi dikelola oleh tiga Kementrian yakni Dikti, Dikbud, dan Departeman Agama.
Lanjutnya, pendaftaran program BIT ini akan di buka sampai dengan 31 Desember 2018. Cara mendaftarnya melalui online dan seleksinya bertahap. Namun, untuk orang asli papua (OAP) yang mau masuk jalur BIT harus mendapat rekomendasi dari lembaga adat.
“Kita ini memberikan beasiswa S2 dan S3 dari tahun 2013 untuk semua rakyat Indonesia kedalam maupun ke luar negeri. Tapi sejak tahun 2013 kami juga sudah punya program Afirmatif termasuk Papua dan Papua Barat,”ucap Analis LPDP Kemenkeu RI, Muhammad Try Sutrisno Gaus kepada wartawan, usai bertemu MRP, Jumat (23/11/2018).
Namun, lanjut Gaus, pihaknya merasa bahwa peserta yang mengikuti program beasiswa Afirmatif ini jumlahnya sedikit. Kemudian dibuatlah program secara khusus di tahun 2016 yaitu program BIT.
“Tapi di tahun 2016 itu kami melihat papua dan papua barat ini jumlahnya masih dibawah dari kuota yang kita harapkan, padahal kuota yang kami siapkan 60 yaitu 30 papua dan 30 untuk papua barat, tapi pesertanya sedikit sekali dan yang daftar saja sudah sedikit apalagi yang diseleksi,”katanya.
Maka, sebut dia, hal ini sempat membuat pihaknya bingung, tetapi ternyata saat in bisa di dorang. Oleh karena itu, di tahun 2018 dilibatkan lembaga adat seperti MRP agar informasi program beasiswa tersebut dapat disampaikan secara luas keseleruh Orang Asli Papua (OAP).
“Orang-orang yang non-OAP pun masih bisa ikut LPDP, tapi programnya lain lagi. Ada program yang umum, jadi ini juga untuk semua. Tapi kami berharap program ini bisa dirasakan OAP dan informasi ini bisa tersampaikan kepada seluruh rakyat asli Papua seluruh keseluruhan,”katanya.
Dia menjelaskan, program tersebut dikhususkan untuk S2 dan S3 dan sudah banyak yang diikutkan sesuai syaratnya atau diafirmasikan seperti syarat usia yang normalnya 35 tahun untuk S2 dan umur 40 tahun S3 dinaikan lima-lima tahun semuanya.
“Jadi untuk program BIT ini. S2 berumur 40 tahun dan S3-nya umur 45 tahun. Tapi untuk masuk kuliah, akan dilakukan karantina selama 6 bulan agar mereka punya standar yang sama mahasiswa lainnya,”tutur Gaus.
Sehingga, kata dia, definisi Afermatif itu hanya dilakukan pada seleksi awal dan pada saat sudah masuk kuliah pesertanya sudah standar semuanya supaya tidak ada lagi mental-mental OAP yang selalu Afirmatif.
“Jadi diawal saja, ketika kuliah mereka sudah sama dengan yang lainnya. Nah, secara pendidikan kami akan karantina semua selama enam bulan itu untuk dipersiapan studinya dan semua biaya ditanggung kementrian,”bebernya.
Oleh sebab itu, dia menyebutkan, untuk biaya langsung kuliahnya sudah ditanggung, bahkan peserta yang lulus dan S3 pun ditanggung saat membawa keluarga maksimal dua orang.
“Khusus untuk Indonesia Timur itu kampusnya Amerika, Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Indonesia. Kami berharap kampus-kampus yang diikuti itu adalah kampus-kampus terbaik, jadi peserta jangan nanggung-nanggung. Kami dorong supaya ambil semuanya,”imbuhnya.
Tetapi, menurutnya, perlu dikawal bersama program ink supaya orang-orang yang nantinya lulus kembali dan mengabdi di daerah masing-masing khusus di Papua dan Papua Barat. Pasalanya, yang dicari dari awal bukan sekedar orang pintar, tapi orang yang memiliki kemauan. Kemudian untuk IP sudah diturukan 2,75 dibanding dengan awalnya itu IP 3.00 dan untuk Afirmatisi IP-nya diturunkan.
“Tapi yang kami cari siapa yang mau kembali ke papua dan berkontribusi untuk papua, membangun papua. Kita tidak mencari orang-orang yang pintar tapi tidak mau balik buat papua,”kata dia.
Maka, dirinya berharap bahwa dengan melibatkan MRP ini bisa menyampaikan informasi program BIT ini secara meluas sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga orang-orang yang mau atau membutuhkan informasi ini bisa mengakses.
“Kami tidak mempermasalahkan, kalau memang ternyata ada yang tidak butuh informasi ini.tetapi jangan sampai yang butuh, yang mau ngak dapat informasi ini,”harapnya.
Disamping itu, dia menyebutkan, dana LPDP secara global senilai Rp. 36 Triliun yang berasal dari dana abadi yang menurutnya tidak bisa digunakan untuk apapun.
“Dana itu hanya boleh untuk mengembangkan dananya. Hasil pengembangannya baru dipakai buat program-program layanan kami yaitu beasiswa dan riset,”pungkasnya.
Sementara Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren mengatakan pertemuan ini dilakasanakan berdasarkan hasil pertemuan MRP dengan Kemenkeu RI di Jakarta berapa waktu lalu.
“Kita bahas terkait masalah afirmasi atau program pendidikan S2 dan SE dari Kemenkeu dan sejauh ini program tersebut dilaksanakan sama sekali belum menyentuh OAP,”ujar Ahoren.
Oleh karena, dia menyebutkan bahwa pihaknya menyarankan kepada kementerian agar penerimaan BIT di Papua Barat harus melalui MRP dalam artinya rekomendasi harus dikeluarkan dari MRP.
“Supaya bisa mewakili semua 13 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua barat. Hasil pertemuan ini akan di soliasikan kepada semua masyarakat,”tutupnya. [RED/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here