Soal Hutan Adat, Pemerintah dan Masyarakat Adat Harus Duduk Bersama

MANOKWARI, Papuabaratonline.com -Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi mengatakatan, hingga saat ini hutan adat masih menjadi persoalan bagi masyarakat adat juga pemerintah daerah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang berada diatas satu tanah Papua, harus membangun komunikasi yang baik, bahkan harus duduk bersama dengan para masyrakat adat.
Rukka Sombolinggi saat sesi diskusi tentang pengakuan masyarakat adat dan kontribusinya dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) berkelanjutan, pada International Conference on Biodversity ecotourism and creative economy (ICBE) 2018, Mengatakan, hutan adat harus diselamatkan, jika tidak maka perlahan akan hilang bahkan dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Rukka yang diudang sebagai pemateri pada diskuis ICBE, ini mengangkat topik tentang kebijakan Nasional dan Internasional dalam perlindungan masyarakat adat dan hak-hak atas sumber daya alam (SDA). Raukka, Mengaku sangat prihatin dengan kondisi hutan adat saat ini. Patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sementara Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, yang juga diundang sebagai pemateri, dengan topik tentang Peluang pengakuan Hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Warinussy menilai bahwa pengakuan masyrakat adat belum dijamin dengan Produk hukum seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Perdasi.
“Padahal Papua diberikan kekhususan berdasarkan UU Otsus, namun masih saja hak dasar terabaikan, maka diharapkan adanya perdasus yang memperkuat hak-hak dasar masyarakat adat,”harap Warinussy.
Berikutnya, Selpi Maria Lani dari Yayasan Bina Adat Walesi Wamena membahas tentang hak-hak dasar perempuan Papua, dia juga salah satu perempuan Papua yang berhasil membina masyarakat dalam pengelolaam Kopi berbasis wilayah kelola adat di Kurima, Kabupaten Wamena, Provinsi Papua.
Melalui kegiatan ICBE ini, Selpi juga mendapat kabar baik bahwa dewan Kopi Indonesia melirik usaha Kopi Kurima, maka ada upaya kerjasama melalui bisnis kopi Kurima Wamena kedepannya. Bahkan dia berharap kedepannya hak-hak masyarakat adat dijaga.
“Kemudian perempuan Papua tidak boleh dikalahkan oleh laki-laki, namun harus sejajar,”Kata Selpi
Selanjutnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang juga adalah LSM Liptek Papua membahas tentang tata pemerintahan lokal dalam konteks pengakuan adat di tanah Papua.
Kata Bupati Mathius, pengakuan masyarakat adat terhadap hutan adat kedalam perlindungan hukum di kampung sudah diperjuangkan dan diterapkan, khususnya di Jayapura, maka kedepannya harus ada sinergitas antara Papua dan Papua Barat untuk melindungi hutan adat di Papua.
Hadir juga sebagai pemateri dari Akademisi, Agus Sumule, membahas SDA sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[GG/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here