Sikapi Rancangan UU Pemerataan Pembangunan. Wagub-PB Angkat Bicara

FGD Rancangan Undanga-Undang PP
“Ibarat dokter jika memberi diagnosa yang salah maka obat yang diberikan bisa salah, Bapeda bersama Tim harus menghimpun sesuai fakta di lapangan,”ujar Wagub.

SORONG, Papuabaratonline.com – Menyikapi masalah pembangunan di 13 Kabupaten dan Kota. Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat minta angkat bicara.

Menurutnya, pendataan permasalah pembangunan harus lebih akurat sebelum penyusunan rancangan regulasi pemerataan pembangunan, karena survey di lapangan sangat di butuhkan.

Wagub menerangkan, dari hasil pendataan tersebut dapat di peroleh kebutuhan anggaran yang di perlukan, maka harus di lakukan pendataan mulai dari kampung hingga kabupaten. Sambungnya, pendataan ini juga memudahkan tugas Gubernur untuk mengambil kebijakan anggaran untuk Kabupaten dan Kota yang membutuhkan anggaran lebih besar.

Wagub Provinsi Papua Barat, M. Lakotani//GG

“Untuk itu indeks pembangunan manusia (IPM) di setiap wilayah di provinsi papua barat harus di kaji secara baik untuk menentukan dana otsus bagi daerah tersebut namun harus di ikat menurutnya dana otsus memang di peruntukan untuk mengamankan kebijakan nasional di Daerah, maka ini juga akan menjadi kebijakan pimpinan daerah untuk mengucurkan 90 persen dana otsus kepada daerah di Papua Barat,”jelas Wagub Papua Barat, Mohammad Lakotani dalam Kunjungan DPD RI dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) Uji Sahih Rancangan Undang-undang pemerataan pembangunan Daerah di Universitas STKIP Muhammadiyah Sorong, Selasa (2/10/208).

Kemudian, lanjut dia, tentunya permasalahan IPM yang rendah antara kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang berbeda-beda, sehingga dari permasalan tersebut dapat di tentukan besaran otsus yang akan di berikan namun akan dilindungi oleh perdasi dan perdasus serta peraturan gubernur agar legal di mata hukum.
Untuk itu Wagub meminta Bappeda untuk menyiapkan tim yang baik yang terdiri dari Berbagai lini termasuk universitas atau perguruan tinggi sehingga membantu mengkaji persoalan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. adanya FGD ini juga tentunya sangat membantu untuk menghimpun data yang valid.
“Ibarat dokter jika memberi diagnosa yang salah maka obat yang diberikan bisa salah, bapeda bersama tim harus menghimpun sesua fakta di lapangan,”ujar Wagub.
Dalam kesempatan ini, Pemprov Papua Barat melalui Wakil Gubernur memberi apresiasi kepada anggota DPD RI yang telah berkunjung untuk menghimpun suara rakyat di Papua Barat. Kemudian, Wagub l berharap legislatif dapat mendorong terlaksananya UU Pemerataan Pembangunan Daerah sebelum masanya berakhir pada 2019 mendatang.
Sementara Jacob Esau Komigi, Pimpinan Komite I DPD RI dalam arahannya mengatakan kunjungan DPD RI ke daerah-daerah ini tentunya dalam rangka menghimpun suara daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah ini yang menjadi tujuan utama pihaknya untuk mendorong agar terwujudnya pemerataan pembangunan sehingga tidak ada lagi kecemburuan daerah terhadap pemerintah pusat yang berlatarkan kesejahteraan rakyat papua dan papua barat,”kata Komigi.
Disamping itu, Komigi menyebutkan, hal ini juga berkaitan dengan Kepres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Daerah tertinggal dan menurutnya kurang lebih ada 122 daerah tertinggal yakni 28 diantaranya ada di Papua Barat.
“Maka DPD RI mengambil sampel dengan membagi delagasi ke beberapa provinsi diantaranya papua, papua barat, lampung, dan maluku utara. Upaya yang di lakukan DPD RI yakni mendorong agar Rancangan Undang-undang pemerataan pembangunan Daerah ini agar segera di sahkan menjadi undang-ndang,”ucapnya.
Menurutnya dari undang-undang ini akan diatur tentang langkah langkah strategis dalam melakukan pemetaan permasalahan yang terjadi antara ketimpangan pembangunan pusat dan daerah.
“Upaya ini di harapkan agar pemerataan pembangunan segera dapat di wujudkan, untuk itu melalui koordinasi dengan pemerintah Daerah, dan perguruan tinggi mengkaji data yang akan di bawa ke pusat terkait persoalan IPM di daerah sehingga dapat segera di atasi. Tentunya kita berharap papua barat juga dapat maju pembangunannya di bandingkan provinsi lain di Indonesia,”tutup Komigi. [GG/RW]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here