Masalah Dana, Dinas Dukcapil Kaimana Kembali Hentikan Pelayanan

Kantor Disdukcapi Kaimana, yang tak ada aktivitas pelayanan.(foto/sik)

PBOnline.COM, KAIMANA- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana menghentikan aktivitas kantor, baik untuk kegiatan administarasi maupun pelayanan kepada publik.

Aksi mogok kerja ini merupakan yang kedua kali setelah aksi pertama pada dua pekan lalu. Kali ini dilengkapi dengan spanduk yang ditempel di pintu utama kantor.

Selasa (20/2/2018), kantor yang biasa ramai dikunjungi warga untuk pengurusan administrasi kependudukan tampak sepi. Kondisi ini terjadi sejak sehari sebelumnya, dimana sejak pagi seluruh pintu dan jendela kantor selalu tertutup.

Sepinya aktivitas kantor kembali diperjelas dengan adanya selembar poster yang ditempel pada pintu utama gedung kantor.

Poster tersebut bertuliskan ‘mohon maaf pelayanan terhenti akibat tindakan Bupati Kaimana, dengan 3 point utama yang menjelaskan alasan mereka menghentikan pelayanan kepada publik’.

Tiga alasan terhentinya pelayanan sesuai yang tertulis dalam poster adalah, uang persediaan Kantor Dukcapil tidak diberikan, pulsa listrik habis, gaji ASN Dukcapil tidak dibayarkan dua bulan, tenaga operator SIAK diberhentikan.

Sementara di tempat parkir kendaraan, tampak beberapa warga sedang duduk menunggu kantor dibuka. Mereka datang dari tempat jauh untuk mengurus kartu keluarga dan KTP.

“Kami tiba disini pintu dan jendela kantor semua tutup, pikirnya pegawai yang terlambat masuk, tapi sudah sampai siang ini belum buka juga. Ini sebenarnya adalah masalah apa sampai tidak ada pelayanan padahal kami sudah jauh-jauh naik ojek dari Coa,” ungkap warga kecewa.

Terkait hal ini, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaimana, Brian Rumi mengatakan, tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pihak dinas harus secara terang menjelaskan kepada masyarakat tentang status kantor, apakah masih sebagai instansi vertikal atau otonom.

“Jika statusnya otonom, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera mengambil langkah penyelesaian,” ungkapnya.

Namun jika status kantor adalah instansi vertikal, maka tidak tepat jika persoalan ini dilimpahkan ke daerah sebagai kesalahan kepala daerah.

Pelurusan informasi ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi ditengah masyarakat, yang merugikan pihak lain.

“Dinas harus jelaskan, agar masyarakat tidak beropini yang macam-macam. Jelaskan statusnya, apakah vertical atau otonom,” terangnya

“Kalau vertikal maka segera kembalikan pegawai otonom ke daerah supaya dipindahkan ke kantor lain dan gaji tetap jalan. Selanjutnya dinas silahkan rekrut baru, tenaga-tenaga inti dari pusat silahkan ditempatkan, kalau statusnya vertikal,” tandasnya.

Ia mengingatkan, apabila terhenti pelayanan atau tidak dialokasikan anggaran, karena persoalan pribadi antara kepala dinas dan kepala daerah, maka diharapkan tidak mengorbankan masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan harus tetap jalan dan Pemerintah Daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.(sik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here